2020 Jadi Tahun Terburuk Jokowi Tangani Korupsi

0
105
Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edhy Prabowo, dan Juliari P. Batubara terjerat kasus korupsi* /ANTARA

KLIKMU.CO – Nilai Indonesia dalam pemberantasan korupsi turun. Dari angka 40 menjadi 37. Hal itu terkuak oleh Transparency International Indonesia (TII) yang menyebut indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index/CPI) jeblok.

Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko mengatakan, turunnya poin indeks persepsi korupsi itu membuat peringkat Indonesia melorot tajam dari 85 (2019) ke 102.

Sepanjang periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tahun 2020 lalu menjadi tahun terburuk dalam penanganan korupsi. Kali terakhir indeks persepsi korupsi Indonesia turun terjadi pada 2007.

Wawan Suyatmiko melanjutkan, beberapa hal yang mengakibatkan peringkat Indonesia turun adalah terkait berkaitan dengan isu ekonomi dan investasi. ’’Secara umum, beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi dan investasi serta kemudahan berusaha mengalami stagnasi,’’ katanya Kamis (28/1/2021).

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun melontarkan kritik tajam kepada pemerintah dan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhan, data dari Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah semakin jauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi.

“Semestinya menjadi koreksi keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi. Ternyata kebijakan yang diambil pemerintah selama ini terbukti melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Skor itu dengan sendirinya membantah seluruh klaim pemerintah yang menarasikan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi,’’ ungkapnya dalam situs resmi ICW.

Persoalan korupsi itu, menurut Kurnia, salah satunya adalah Revisi UU KPK. Jangan lupakan pula UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kegagalan reformasi penegakan hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi dan turunnya performa KPK dalam pemberantasan korupsi juga dinilai ikut andil atas anjloknya skor indeks persepsi korupsi. ’’Mundurnya kinerja KPK tentu tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik pemerintah dan DPR dalam menentukan komisioner KPK saat ini,’’ tegasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here