5 Alasan Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

0
83
Foto Tren Asia

KLIKMU.CO – Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Kalangan akademisi seperti Prof Azyumardi Azra dari UIN Jakarta dan lain-lain menilai UU tersebut tidak hanya berisi pasal-pasal bermasalah dengan nilai-nilai konstitusi (UUDNRI Tahun 1945) dan Pancasila dilanggar secara bersamaan, tetapi juga cacat dalam prosedur pembentukannya.

Puluhan akademisi dari berbagai kampus pun menyatakan bagaimana mungkin sebuah UU dapat dibentuk tidak sesuai dengan prosedur. Terlebih lagi, semua proses pembentukan hukum ini dilakukan di masa pandemi sehingga sangat membatasi upaya memberi aspirasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Mempertimbangkan permasalahan mendasar tersebut dan serta menyimak potensi dampak kerusakan yang akan ditimbulkannya secara sosial-ekonomi, para akademisi itu dengan tegas menolak disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Sebagaimana dikutip dari Aspek.id, berikut ini masalah mendasar materi muatan pasal-pasal UU Cipta Kerja. Pernyataan ini disampaikan antara lain oleh Prof Azyumardi Azra yang ikut menandatangani penolakan RUU Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020).

1. Sentralistik rasa Orde Baru. Terdapat hampir 400-an pasal yang menarik kewenangan kepada presiden melalui pembentukan peraturan presiden.

2. Anti-lingkungan hidup. Terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis risiko serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat.

3. Liberalisasi pertanian. Tidak akan ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya domestik, semakin terbukanya komoditas pertanian impor, serta hapusnya perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.

4. Abai terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal tertentu mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis sehingga abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, hak pekerja perempuan, hak warga dan lain lain.

5. Mengabaikan prosedur pembentukan UU. Metode ‘omnibus law’ tidak diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here