Nasib PPK, Jalan Terus atau Terhenti Tahun Depan?

0
997

KLIKMU.CO

WAWANCARA EKSKLUSIF
dengan
Dr. Biyanto, M.Ag.
Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF),
Tim Konsultan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kemendikbud RI,
Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur

Dalam setiap pergantian rezim pemerintahan di Republik ini, salah satu kementerian yang cukup massif melakukan pembaruan ide dan kebijakan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Bahkan, ada adagium ‘ganti presiden ganti menteri, ganti menteri ganti kebijakan.’

Kebijakan yang masih cukup gres dari Kemendikbud RI pasca-reshuffle Kabinet Kerja Presiden Jokowi adalah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang menjadi ‘branding’ Prof. Muhadjir Effendy sang Menteri. Namun, pertanyaannya adalah apakah kebijakan yang hingga hari ini masih didesiminasi tersebut akan bertahan jauh hingga 2045 sebagai goal dari program PPK? Ataukah hanya akan berjalan seumur jagung mengingat tahun depan akan terjadi pergantian rezim?

Untuk mengupas tuntas terkait kebijakan tersebut, berikut petikan wawancara eksklusif M. Syaikhul Islam Pemimpin Redaksi KLIKMU.CO dengan Dr. Biyanto, M.Ag. Anggota BAN PAUD dan PNF, Tim Konsultan program PPK Kemendikbud RI, dan Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (17/2).

Sebelumnya selamat atas amanah baru di Kemendikbud RI. Dipercaya terlibat sebagai anggota BAN dan Tim Konsultan PPK Kemendikbud RI merupakan posisi yang strategis. Bagaimana proses Anda bisa terlibat di pos strategis itu?

Sebelumnya, saya sudah menjadi anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah (BAP S/M) sejak 2012. Saya melihat posisi di badan akreditasi ini sangat strategis karena dapat membantu lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Muhammadiyah untuk mengikuti akreditasi. Seperti diketahui, akreditasi merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Melalui akreditasi, budaya peningkatan mutu program dan satuan pendidikan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Berangkat dari kesadaran bahwa akreditasi itu penting, maka ketika ada seleksi secara terbuka untuk calon anggota BAN S/M serta BAN PAUD dan PNF, saya mendaftarkan diri. Seleksi ini dilakukan secara terbuka oleh Kemendikbud RI dan diikuti lebih dari dua ribu pendaftar. Setelah melalui dua kali tahap seleksi, alhamdulillah saya termasuk yang lolos. Pengukuhan Anggota BAN sudah dilakukan di Kantor Kemendikbud RI oleh Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy pada 19 Januari 2018. Selama lima tahun ke depan (2018-2022), saya harus berbagi waktu ngantor di Cipete, Jakarta Selatan.

Sementara, untuk kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sudah saya lakukan sejak 2016. Kegiatan ini lebih banyak pendampingan sekolah, terutama SD dan SMP dalam menyemai nilai-nilai karakter pada peserta didik. Ditekankan bahwa strategi internalisasi nilai-nilai karakter ini dapat dilakukan dengan berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat.

Program PPK menjadi salah satu ‘branding’ Menteri Prof. Muhadjir Effendy di Kemendikbud RI. Sejauh mana progres sosialisasi dan implementasi program tersebut mutakhir ini?

Program PPK memang dirancang jangka panjang. Jadi, ada peta jalan (road map) yang disiapkan mulai 2016-2020. Kemendikbud RI di bawah komando Prof. Muhadjir Effendy menekankan pentingnya karakter ini. Apalagi, dunia pendidikan nasional sering diwarnai kasus yang menunjukkan tergerusnya nilai-nilai karakter. Banyak kasus yang menunjukkan hal itu, seperti tawuran, radikalisme, korupsi, narkoba, pornografi, dan pornoaksi yang melibatkan kelompok terpelajar. Jangan lupa, banyak juga kekerasan pada anak, baik fisik, nonfisik, maupun seksual.

Kejadian-kejadian tersebut menjadi keprihatinan semua elemen bangsa. Pada konteks inilah, Kemendikbud RI penting meluncurkan program PPK. Targetnya, pada masa mendatang lahir generasi emas. Untuk itu, Kemendikbud RI sudah melakukan kajian, pemetaan, penentuan sekolah piloting, dan penyebarannya di sekolah sekitar. Kemendikbud RI juga mengajak Tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) bersinergi untuk memastikan program PPK berjalan dengan baik.

Dengan program PPK, pemerintah melalui Kemendikbud RI bercita membangun generasi emas milenial 2045. Apakah hal tersebut sesuatu yang realistis atau utopis melihat kondisi bangsa belakangan ini?

Capaian yang diimpikan Kemendikbud RI memang generasi emas 2045. Mengapa 2045? Karena pada saat itu negeri tercinta akan merayakan seabad HUT Kemerdekaan RI. Di samping itu, pada 2045 kita akan menerima bonus demografi yang melimpah. Untuk mewujudkan itu, semua dibutuhkan persiapan. Di sinilah Kemendikbud RI mengambil peran melalui PPK. Apalagi secara konstitusional, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Karakter. Dengan begitu, siapapun yang memimpin pemerintahan, PPK harus jalan. Jadi, cita-cita mewujudkan generasi emas 2045 itu bukan utopia, melainkan harapan yang bisa direalisasi.

Biasanya ganti presiden ganti menteri. Ganti menteri ganti kebijakan. Bahkan, tahun depan Indonesia akan kembali melaksanakan Pemilu dan kita belum tahu, apakah pemerintahan saat ini akan terpilih kembali atau akan berganti. Bagaimana dengan kesinambungan program tersebut? Apakah itu sudah menjadi ‘blue print’ pengembangan pendidikan nasional?

Kalau ada jaminan perundang-undangan, maka program PPK harus dijalankan. Siapapun menterinya, bahkan presidennya, persoalan karakter bangsa harus menjadi perhatian utama. Dan, strategi jangka panjang yang paling realistis untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang berkarakter adalah melalui pendidikan. Di lembaga pendidikan ada seperangkat kurikulum yang dapat didesain untuk mewujudkan outcome atau lulusan berkarakter. Syaratnya, ada sinergi antar-Tripusat pendidikan tadi. Jangan lupa, problem dalam dunia pendidikan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah melalui sekolah. Tetapi, harus ada pelibatan orang tua/keluarga dan masyarakat.

Tripusat pendidikan ini juga harus mengawal blue print pendidikan nasional agar berada di jalur yang benar. Pendidikan nasional tidak boleh dikelola sesuai keinginan rezim. Tegasnya, pendidikan nasional harus bebas dari konflik kepentingan politik penguasa. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat tidak terus berganti, melainkan kembali ke tujuan utama, yakni, mewujudkan generasi berkarakter khas Indonesia.

Kaitannya dengan kesenjangan pendidikan di daerah perkotaan dan desa, di wilayah unggulan dan tertinggal, bagaimana program Kemendikbud RI mengikis kesenjangan itu dan bagaimana akselerasi yang dilakukan?

Kemendikbud RI memiliki banyak program untuk meminimalisir kesenjangan mutu pendidikan. Di antaranya pengiriman guru-guru ke daerah berkategori 3T (Terjauh, Terluar, dan Terdepan). Juga ada program pemberian insentif pada guru yang bertugas di daerah 3T. Ada juga beasiswa bagi anak-anak hebat di daerah pedesaan. Semua itu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tadi. Secara berkelanjutan Kemendikbud RI juga membangun sekolah baru dan memperbaiki sarana prasarana sekolah di daerah terpencil. Tetapi, harus diakui bahwa program ini belum menyentuh semua daerah karena ada keterbatasan anggaran pemerintah. Karena itu, pemerintah sangat welcome dengan lembaga-lembaga nonpemerintah, termasuk Muhammadiyah, yang banyak membangun sekolah di kawasan 3T. Itu semua sangat membantu tugas pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.

Selama ini, Anda juga pegiat pendidikan Muhammadiyah yang cukup lama terlibat dalam proses-proses pengembangan di dalamnya. Apa sinergi positif dan benefit yang dapat Muhammadiyah ambil dari program-program Kemendikbud RI tersebut?

Sejauh ini, sudah banyak kegiatan Kemendikbud RI yang disinergikan dengan Muhammadiyah. Termasuk program PPK dan pendampingan akreditasi sekolah/madrasah. Program lain juga dapat diakses, seperti pelatihan pembuatan film indie, robotika, penulisan buku, dan lain-lain. Jadi, Kemendikbud RI sifatnya sangat terbuka. Bergantung sekolah/madrasah Muhammadiyah, apakah mau memanfaatkan atau tidak. Tetapi, intinya pendidikan Muhammadiyah sudah banyak bersinergi dengan pemerintah. Itu dapat dipahami karena salah sati core Muhammadiyah ada di pendidikan.

Jika pemerintah memiliki proyeksi generasi emas milenial 2045, bagaimana proyeksi pendidikan Muhammadiyah? Generasi seperti apa yang ingin dicetak melalui puluhan ribu lembaga pendidikan yang dimiliki Persyarikatan untuk beberapa dekade mendatang?

Jumlah amal usaha pendidikan Muhammadiyah sudah sangat banyak. Kini, yang perlu dipikirkan adalah menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi, orientasi pendidikan Muhammadiyah sudah harus bergeser dari kuantitas ke kualitas. Kita harus memahami, kini masyarakat semakin terbuka dan menyadari pendidikan berkualitas. Bahkan soal biaya yang mahal sudah tidak menjadi problem. Asal pendidikan yang ditawarkan bermutu, masyarakat akan bergabung. Kondisi ini harus dipahami penyelenggara dan praktisi pendidikan Muhammadiyah. Apalagi faktanya, sudah banyak lembaga pendidikan non-Muhammadiyah yang bermutu dan dipercaya masyarakat. Kondisi ini jelas tantangan. Karena itu, dibutuhkan respons positif dari Muhammadiyah untuk terus berbenah. Jangan berada di zona nyaman (comfort zone). Zaman sudah berubah. Tidak ada pilihan, jika ingin mendapat kepercayaan masyarakat, pendidikan Muhammadiyah harus berkualitas. Karena itu, jangan sekadar berpikir kuantitas, yang jauh lebih penting adalah kualitas. (ICOOL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here