Abdul Munir Mulkhan dan Kontroversi Teologi Politik Santri

0
239
Abdul Munir Mulkhan diambil dari Tirto.id

Oleh: Humanika Dian Nusantara (*)

KLIKMU.CO

Radikal kerap diidentikkan dengan kekerasan. Padahal, radikal pada mulanya adalah cara untuk berpikir secara mendalam. Tulisan pemikir yang saya maksudkan di sini ialah, Muhammadiyah seolah-olah mulai meminang dan mengimplementasikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh kaum salafi dan beranggapan bahwa pemikiran yang dibawa oleh Barat hampir semuanya dianggap konservatif di dalam Muhammadiyah. Pasalnya, hal itu dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kali ini saya mencoba mengulas kembali seorang tokoh Muhammadiyah yang berkontribusi besar di masa kepemimpinan Buya Syafi’i Ma’arif yang hingga sekarang pemikiran dan karyanya sangat dibutuhkan oleh bangsa di negara yang plural ini. Siapa lagi kalau bukan Prof Dr Abdul Munir Mulkhan yang juga menjadi guru besar di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Abdul Munir Mulkhan merupakan seorang ideolog Muhammadiyah tulen, sama dengan Haedar Nashir misalnya, karena memang pernah menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Ia juga merupakan seorang yang berdedikasi pada perkembangan organisasi Muhammadiyah.

Pada 2005 sampai 2010, Munir Mulkhan merupakan anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jauh di tahun sebelumnya (1985-1990), ia pernah dipasrahi untuk menjabat Wakil Sekretaris MUI Propinsi DIY sebagai representasi Muhammadiyah.

Radikalnya Pemikiran Abdul Munir Mulkhan

Abdul Munir Mulkhan pernah disingkirkan dari rumahnya seperti yang dijelaskan dalam buku editor: Ali Usman: ia disingkirkan akibat pemikirannya yang dianggap liberal, bahkan dianggap sebagai perusak akidah Muhammadiyah.
Salah satu buah pikirannya ialah “Teologi Politik Santri.” Maksud dari buah pikiran Munir Mulkhan tersebut adalah pemikirannya mendeskripsikan tentang santri merupakan suatu komponen masyarakat muslim dengan tidak memperhatikan identitas sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya. Teologi politik santri dapat dimaknai sebagai landasan teologis aktivitas politik umat Islam yang dipresepsikan oleh Abdul Munir Mulkhan. Teologi politik di Indonesia yang dimaksudkan berkaitan dengan tema “pembebasan”. Maksudnya dalam upaya pembebasan manusia dari kesulitan, hambatan merealisasikan dirinya sebagai muslim, sebagai prasyarat tercapainya keadilan dan persamakan hak untuk tercapainya tujuan akhir kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebenarnya prinsip gerakan pembebasan terkait dengan doktrin tauhid melalui rekonstruksi tata kehidupan masyarakat, termasuk negara. Gerakan pembebasan ini melibatkan elite agamawan untuk menentang segala bentuk penghisapan atas dasar nalar moral dan kerohanian yang diilhami oleh panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bila kita kontekstualisasikan suatu ayat kitab suci berpacu pada kebutuhan zaman, maka teks (Alquran) sebagai pedoman hidup umat memunculkan penafsiran ulang yang tidak kaku. Sering kita temui bahwa pemakaian teks kitab suci dicantumkan secara tekstual. Para agamawan yang menaruh kepentingan-kepentingan secara sepihak membuat perjuangan untuk melawan status quo yang terkesan melindungi kepentingan suatu golongan. Pemikiran Abdul Munir Mulkhan yang mencoba disejajarkan dengan mengambil pemahaman teologi pembebasan yang menurut Asghar Ali Enginer menjadi akar serta dari perjuangan yang membebaskan adalah liberasi.

Liberasi merupakan akar konsep teologi pembebasan yang dikemas dalam bentuk jihad. Jihad yang dimaksud Asghar Ali ini berorientasi untuk melindungi kepentingan-kepentingan kaum tertindas. Karena itu, teologi politik santri yang dipaparkan oleh Abdul Munir Mulkhan hampir sama dengan Asghar Ali yang memiliki kepentingan untuk membela hak kaum minoritas yang tertindas dengan tidak melihat identitas kelompok lain.

Lantas yang menjadi pertanyaan besar di sini ialah, bagaimanakah korelasi antara teologi (pembebasan) dengan politik? Di Indonesia, terdapat hubungan fungsional antara realitas sosial politik dan perkembangan teologi Islam. Karena hal itu, pemikiran teologis mesti dapat dilihat dari perkembangan kehidupan sosial politik yang terjadi di sekitar munculnya pemikiran-pemikiran teologi tersebut.

Konsep kekuasaan teologi santri ia kemukakan dalam dua buku, yakni “Runtuhnya Mitos Politik Santri” dan “Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal”. Yang pertama merupakan revisi teologi dengan demian bersifat mendasar dan ideologis. Yang kedua bersifat strategis sebagai dasar pijakan suatu tindakan politik tertentu. Nah, warga Muhammadiyah melihat politik sebagai kekuasaan dan penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan negara yang merupakan alat dakwah seagai proses pengabdian kepada Allah. Bagi Muhammadiyah, dakwah adalah gerakan pengembangan cara hidup sebagai fondasi kehidupan kemasyarakatan Islami. Inilah politik yang dimaksud sebagai bentuk tata kehidupan yang fungsional terhadap pengembangan dakwah yang telah disebutkan di atas.

Pandangan Munir ada kaitannya dengan referensi teologis. Akan tetapi, sifat kondisional dari perilaku yang bersumber pada kondisi empiris yang selalu berubah kemudian berkembang akan mengakibatkan suatu hal kondisional melekat dalam perpolitikan santri di awal abad ke-21 mendatang. Bukankah hal ini sudah tentu menjadi keteladanan dalam memiliki pandangan yang luas? Wallahu a’lam bis-shawab.

(*) Kabid Riset dan Pengembangan Keilmuan (RPK) Korkom IMM UIN Sunan Ampel Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here