Abdul Mu’ti: Kasus Seragam Sekolah Tak Perlu Dibesar-besarkan

0
164
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MEd.

KLIKMU.CO – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MEd turut memberikan tanggapan atas polemik aturan soal mewajibkan seragam dan atribut dengan kekhususan agama, yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SKB 3 Menteri).

Menurut Mu’ti, soal seragam itu bukanlah masalah yang besar sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Di negara-negara maju, lanjut dia, seragam tidak menjadi persoalan karena tidak terkait dengan mutu pendidikan.

“Kalau saya cermati substansi dan tujuannya, SKB itu tidak ada masalah. Substansinya terkait dengan jaminan kebebasan menjalankan ajaran agama sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945,” ujarnya, Jumat (5/2/2021).

Menurut Mu’ti, SKB 3 menteri tidak bermaksud melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memakai seragam yang sesuai dengan agama dan keyakinan. SKB juga melarang semua bentuk pemaksaan pemakaian pakaian dan seragam yang tidak sesuai dengan agama dan keyakinan.

“Sekolah adalah miniatur kerukunan intern dan antarumat beragama. Yang perlu ditanamkan adalah wawasan, sikap, dan kesadaran hidup rukun, damai, dan terbuka sehingga terbina persatuan di tengah kebinekaan suku, budaya, dan agama,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, SKB 3 menteri meminta pemerintah daerah (pemda) dan sekolah negeri untuk mencabut aturan soal mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama, Rabu (3/2/2021).

Ada enam poin yang diputuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam SKB tersebut. Di antaranya, sekolah negeri yang diselenggarakan pemda di seluruh wilayah Indonesia tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kecuali Provinsi Aceh. Ketentuan penggunaan seragam dalam SKB itu juga dikecualikan bagi madrasah/sekolah agama di bawah naungan Kemenag.

Berikutnya, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau  seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Sebab, hak memakai atribut keagamaan ada di dalam individu, yakni guru dan murid, tentu dengan izin orang tua.

’’Jadi, pemda atau sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ini hak masing-masing individu dengan izin orang tua,’’ kata Nadiem dalam konferensi pers secara daring Rabu (3/2/2021). (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here