Alat Politik Itu Bernama Media Sosial

0
61
Ilustrasi dari Republika

Oleh: Subhan Setowara

KLIKMU.CO

Awal 2021 ditandai dengan sejumlah momen politik di berbagai negara yang menunjukkan besarnya peran media sosial (medsos) dalam kelangsungan demokrasi. Tantangannya adalah bagaimana agar medsos menyokong demokrasi, tidak justru membuatnya surut.

Di Amerika Serikat (AS), akun Twitter resmi Donald Trump hingga kini ditangguhkan lantaran diduga mengandung hoax dan provokasi. Penangguhan akun itu mengiringi potret buram demokrasi AS akibat huru-hara di US Capitol awal Januari lalu oleh pendukung garis keras Trump yang menolak terpilihnya Joe Biden. Alhasil, Trump berhadapan dengan pemakzulan kedua karena dipandang menghasut pengikutnya via medsos menentang hasil pemilu. Kendati pemakzulan itu akhirnya gagal lantaran tak memenuhi dua pertiga suara senator.

Di Myanmar, otoritas militer menutup akses internet untuk meredam gejolak aksi protes atas kudeta terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Mereka juga memburu para pemilik akun medsos yang menggalang gerakan antikudeta.

Hal yang sama terjadi di Uganda. Otoritas setempat memerintah penyedia layanan internet memblokir semua platform medsos dan aplikasi perpesanan menjelang pemilu di negara itu. Pemblokiran tersebut dipandang menguntungkan Presiden Petahana Yoweri Museveni, mengingat lawan politiknya adalah tokoh muda karismatis Bobi Wine, yang memiliki banyak pendukung di medsos.

Tiga peristiwa itu terjadi di tengah momentum peralihan kepemimpinan politik sekalipun aktornya berbeda-beda. Di AS, penangguhan akun Trump langsung dilakukan pihak Twitter setelah berkali-kali memperingatkannya karena kerap membagikan kabar palsu dan hasutan politik. Di Myanmar, pelakunya adalah pemimpin militer pengudeta pemerintah sipil yang sebelumnya berkuasa. Sementara di Uganda, aktor pemblokiran medsos adalah Komisi Komunikasi yang berada di bawah otoritas pemerintah petahana.

Berbagai peristiwa itu menunjukkan dengan gamblang betapa medsos merupakan alat politik yang amat strategis dan efektif untuk memengaruhi maupun membatasi opini publik. Dalam sebuah kelas tentang civil society di University of Nottingham, dosen saya Karma Tashi Choedron mengatakan, saat ini tak ada satu pun gerakan sosial maupun perubahan momen politik yang tak melibatkan medsos. Konten politik di medsos bisa diviralkan dengan cepat sehingga dapat mengubah persepsi publik dalam tempo singkat. Pun, akun medsos dan akses komunikasi digital bisa diblokir untuk meredam opini yang berseberangan. Pada akhirnya, kendali opini ditentukan oleh siapa yang menguasai narasi di jagat maya.

Di Indonesia, topik perihal politik dan medsos tengah hangat. Terlebih setelah Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Pernyataan presiden itu mendapat beragam respons. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan, ”Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?”

Sementara di medsos, warganet meramaikan tagar #LaporTakDitangkap. Pun, dalam waktu berdekatan, viral foto (lama) pertemuan Presiden Jokowi dengan para penggiat medsos. Banyak kalangan menyebutkan, mereka adalah buzzer politik istana.

Buzzer, pemblokiran, dan iklan politik memang merupakan tiga topik kunci dalam demokrasi digital. Ketiganya berkelindan luar biasa dalam kontestasi politik beberapa tahun terakhir. Pemilik ruang kuasa, entah itu pemerintah, pemodal, maupun partai politik, memiliki pengaruh lebih dalam menentukan boleh tidaknya tiga hal tersebut. Mereka juga bisa melakukannya dengan cara tersamar, lalu mengelabui publik dengan ragam dalih.

Apakah yang dilakukan itu meningkatkan atau menurunkan level demokrasi menjadi tanda tanya. AS sebagai negara adidaya promotor demokrasi kerap menjadi cermin bagi isu-isu baru dalam demokrasi, termasuk demokrasi digital. Dalam konteks itu, pemblokiran terhadap akun Trump dipandang sebagai langkah menyelamatkan demokrasi. Sementara skandal iklan politik memanfaatkan data pribadi pengguna medsos oleh Facebook-Cambridge Analytica dinilai merusak demokrasi.

Jillian C. York dalam sebuah kolom di The Guardian (11/2) menulis, ”It’s taken Donald Trump to show social media giants the meaning of moderation.” York mempertanyakan langkah pemilik platform medsos seperti Twitter dan Facebook yang terlambat menangani berbagai kasus itu. Twitter terlambat memblokir akun Trump sehingga berakibat pecahnya huru-hara di US Capitol. Facebook terlambat merespons iklan politik yang mengeksploitasi data pengguna. Alhasil, moderasi dan pembatasan iklan politik menjadi alternatif solusi agar konten negatif dan hasutan politik tak leluasa hilir mudik di medsos.

Di Indonesia pun, Facebook sudah mengeluarkan pernyataan untuk uji coba pembatasan iklan politik. Tapi, apakah semudah itu? Bagaimana dengan tarik-menarik kepentingan antara pemilik platform dan penguasa? Bisakah dengan leluasa otoritas nasional ikut terlibat memblokir akun-akun lawan politiknya dan membatasi akses internet?

Moderasi dan pembatasan iklan politik memang menjadi langkah baru yang layak dipertimbangkan. Namun, kunci dari demokrasi digital adalah warganet yang beradab (civilized netizen). Seperti halnya kunci demokrasi adalah warga yang baik (good citizen) sebagai basis civil society.

Sebaik apa pun regulasi medsos oleh pemerintah dan pemilik platform, jika warganet mudah terhasut, apa daya. Politik medsos adalah perihal kepentingan politisi untuk menggapai dan melanggengkan kekuasaan. Segala cara dilakukan, termasuk menggiring opini melalui hasutan.

Jika ingin demokrasi kita naik level, civil society harus berkualitas. Jika ingin demokrasi digital naik level, warganet harus beradab. Tapi, jangan-jangan, politisi memang senang jika warganet mudah terbakar emosi sehingga gampang dihasut.

Berbagai peristiwa pergulatan medsos dan kontestasi politik di beberapa negara awal tahun ini menjadi pelajaran bagi kita. Salah urus medsos bisa merenggut masa depan demokrasi. Kuncinya adalah perpaduan antara regulasi dan kesadaran warganet.

Opini ini telah terbit di Jawa Pos edisi Kamis, 18 Februari 2021, dengan judul “Politik Media Sosial”. Atas seizin penulis, Klikmu.co memuat ulang dengan judul “Alat Politik Itu Bernama Media Sosial”.

Subhan Setowara adalah Direktur Eksekutif RBC Institute A. Malik Fadjar UMM

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here