Babak Baru Kisruh Demokrat: Kubu AHY Tunjuk Bambang Widjojanto Jadi Kuasa Hukum

0
399
BAmbang Widjojanto ditunjuk sebagai salah satu kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY. (Pikiran Rakyat)

KLIKMU.CO – Kisruh Partai Demokrat memasuki babak baru. Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempuh jalur hukum atas kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Jumat (12/3/2021).

Mereka menggandeng 13 kuasa hukum, di antaranya ada Bambang Widjojanto (BW). Sepuluh nama masuk sebagai tergugat. Di antaranya, Jhoni Allen Marbun dan Darmizal, tokoh sentral dalam penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.

”Yang pasti Jhoni Allen, kemudian Darmizal. Yang lainnya akan disebutkan kemudian,” kata Bambang Widjojanto.

Bambang Widjojanto meminta pemerintah tak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Deli Serdang.

BW beserta 12 kuasa hukum lainnya mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hari ini. “Konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinan Pak Jokowi,” ujar Bambang Widjojanto.

Dia menegaskan bahwa kisruh Partai Demokrat merupakan persoalan yang sangat serius. Karena itu, dia berharap masalah yang menimpa Partai Demokrat tidak terjadi pada partai lain.

“Mudah-mudahan ini bisa diatasi, jadi tidak main-main ini. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini, gitu,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan, keberadaan Moeldoko dalam polemik Partai Demokrat mau tak mau membuat pemerintah juga terseret. Apalagi posisi Moeldoko sebagai kepala staf presiden.

Karena itu, kubu AHY menggugat penunjukan Moeldoko yang bukan kader Demokrat. ”Kalau kemudian mau dilantik atau dijadikan KTA (kartu tanda anggota, Red)-nya, siapa yang menunjuk dan memberikan KTA kepada dia? Orang yang menunjuk ini dari partai atau bukan? Apakah punya kewenangan untuk melakukan itu? Brutalitas politik terjadi di sini,” beber Bambang.

Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan, langkah kubu AHY melaporkan pihak yang menggelar KLB ke PN merupakan hal yang tepat. Sebagai pemilik partai yang sah, menempuh jalur hukum adalah perbuatan yang konstitusional.

Menurut dia, KLB di Deli Serdang merupakan kudeta yang tidak bisa ditoleransi berdasarkan aturan apa pun. KLB itu tidak dibenarkan berdasarkan konstitusi partai (AD/ART), akal sehat, dan moralitas.

”Pembegalan demokrasi di depan mata rakyat,” tegas dosen Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu dikutip dari Jawa Pos. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here