Bang Saleh: Dugaan Pemotongan Insentif Nakes Harus Ditelusuri dan Ditindaklanjuti

0
111
Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh P. Daulay (Foto diambil dari situs PAN)

KLIKMU.CO – Terkait informasi yang diperoleh KPK terkait adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh pihak manajemen rumah sakit (RS) dengan besaran 50-70 persen, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh P. Daulay memberikan pandangan. Dia meminta informasi pemotongan insentif nakes itu ditelusuri.

Menurut Bang Saleh, sapaannya, isu ini sangat penting untuk ditelusuri, didalami, dan ditindaklanjuti. Saleh meyakini informasi yang disampaikan KPK berdasarkan data. Dia yakin KPK telah melakukan pengecekan atas dugaan pemotongan tersebut.

“Karena KPK sudah menyampaikan, saya kira data itu bukan data sembarangan. Pasti KPK sudah melakukan konfirmasi ke beberapa pihak yang dianggap mengetahui terkiat isu ini,” kata Bang Saleh dilansir dari Detikcom, Senin (1/3/2021).

“Kalaupun ada laporan ke KPK, berarti pelapornya itu sudah diminta keterangan lebih lanjut terkait masalah ini,” lanjut mantan Ketum PP Pemuda Muhaammadiyah itu.

Saleh menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu bertindak dan bertanggung jawab atas temuan KPK. Salah satunya dengan menelusuri dugaan dan memeriksa rumah sakit tersebut.

“Karena itu, tentu Kementerian Kesehatan sebagai pihak bertanggung jawab untuk mengamankan sampainya insentif tenaga kesehatan. Kepada seluruh tenaga kesehatan itu harus bertanggung jawab,” tegas Saleh.

Ia menyebut, bentuk tanggung jawab itu adalah menelusuri secara detail dugaan-dugaan yang tadi disampaikan KPK. Lalu, rumah sakit yang diduga melakukan pemotongan itu harus diperiksa, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah.

Saleh juga mengatakan, sebelumnya Komisi IX DPR telah menolak adanya rencana pemotongan intensif bagi nakes. Menurut Saleh, Kemenkes juga setuju.

“Kami dari komisi IX secara khusus sudah menolak rencana pemerintah untuk memotong intensif tenaga kesehatan setengahnya pada 2021. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sudah setuju tidak ada pemotongan tersebut. Ini adalah suatu hal yang bagus dan baik dan harus didukung bersama,” tuturnya.

Saleh meminta masyarakat yang mengetahui atau nakes yang mengalami pemotongan untuk melapor. Pelaporan bisa dilakukan melalui Dinas Kesehatan maupun Komisi IX DPR.

“Masyarakat luas jika mengetahui ada pemotongan insentif tenaga kesehatan ini jangan sungkan melaporkan. Dilaporkan kepada dinas kesehatan, kepada pemerintah daerah, atau dilaporkan ke Komisi IX DPR. Tenaga-tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, yang mengalami pemotongan, diminta juga menyampaikan data-datanya kepada kita,” ujarnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here