Beda dengan Pemerintah, Muhammadiyah Larang Mudik Lebaran

0
253
Foto Suara Muhammadiyah

KLIKMU.CO – Pandangan Muhammadiyah soal mudik agak berbeda dengan pemerintah. Jika pemerintah sebelumnya mengaku tidak bisa melarang mudik, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MEd mengimbau agar warga tidak mudik Lebaran 2021.

“Apa pun keputusan pemerintah nanti, saya mengimbau sebaiknya tidak mudik,” tuturnya dikutip dari Tempo.co.

Mu’ti pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengambil kebijakan terkait mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebab, menurut Mu’ti, hingga kini pandemi korona di Indonesia belum sepenuhnya terkendali. Kondisi tersebut ditunjukkan dari angka infeksi yang menurutnya masih tergolong cukup tinggi.

“Apalagi, upaya vaksinasi virus corona yang belakangan dilangsungkan pemerintah belum menjangkau masyarakat secara luas,” paparnya.

Data hingga Kamis (18/3) tercatat ada 4.838.752 orang yang menjalani vaksinasi suntikan pertama dan 1.948.531 orang suntikan kedua dengan sasaran periode pertama sebanyak 40.349.051 warga. “Jumlahnya masih sangat kecil. Selain itu, vaksinasi bukan jaminan seseorang terbebas dari Covid-19,” katanya.

Menurut Mu’ti, penularan korona juga belum bisa dikendalikan secara penuh karena masih banyak warga beraktivitas. Apalagi tidak semua warga mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

“Pengalaman selama ini, penularan Covid-19 terjadi setelah terjadinya kontak dan kerumunan massa serta arus mobilitas warga yang masif dan tidak memenuhi protokol,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tampaknya tidak bakal melarang mudik Lebaran tahun ini. Karena itu, mereka segera mengoordinasikan langkah antisipasi Mudik Lebaran Tahun 2021 dengan Satgas Covid-19. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah dan memutus persebaran Covid-19.

“Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik. Karena harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait dan Satgas Covid-19 yang nanti memberikan arahan,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Menhub juga bakal menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat kepada masyarakat yang bepergian, teruma mudik ke kampung halaman.

Menurut Budi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tren mudik Lebaran mendatang. Misalnya, pengaruh program vaksinasi yang membuat masyarakat merasa lebih aman untuk bepergian. Selain utu, fasilitas tes yang semakin murah dan cepat dengan kehadiran GeNose.

Menhub kini tengah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan. Yaitu, dengan mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) Covid 19 seperti GeNose, rapid test, atau PCR test. “Penerapan protokol kesehatan lainnya juga akan diperketat seperti memakai masker, menjaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang, dan pengaturan jadwal layanan,” paparnya.

Budi mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran. Hasilnya akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini.

Sementara itu, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa memang belum ada keputusan resmi soal larangan mudik. Sejauh ini kebijakan mudik masih tahap pembahasan KL terkait.

“Namun, pada prinsipnya dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak masyarakat untuk mengambil keputusan terbaik, khususnya dalam melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan,” katanya. (AS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here