Bela Petani Tebu di Malang, IMM Kirim Surat Terbuka kepada Presiden

0
190
Truk petani tebu dipasangi tulisan yang memprotes pencabutan PPN 10 persen pada 2017 lalu. (Detik)

KLIKMU.CO – Pimpinan Cabang IMM Malang Raya turut bersuara atas bentuk ketidakadilan yang terjadi kepada petani tebu di wilayah Malang Raya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan penelusuran dan kajian yang dilakukan IMM, per Jumat (26/2/2021) terdapat 64 ribu ton gula lokal terendap di gudang. Akibatnya, 20 ribu petani tebu tidak mendapatkan hak upahnya.

“Sesungguhnya, persoalan tersebut bukan yang pertama kali terjadi di Malang. Sebelumnya, pada 2018 para petani terdampak masalah yang sama, namun ironisnya kondisi ini terulang pada 2021,” kata Ode Rizki, ketua umum PC IMM Malang Raya, kepada Klikmu.co, Sabtu (27/2/2021).

Ode menjelaskan, meski pada awal Februari 2021 Kementerian Perdagangan sudah mencoba mengurai persoalan dengan mengadakan pertemuan online bersama sejumlah stakeholder, sampai saat ini kejelasan mengenai pembelian oleh dua investor yang dijanjikan pemerintah pusat belum juga ditepati. Sesuai data yang dihimpun dari Jawa Pos Radar Malang, pada 8 Februari, dua investor PT Kebun Tebu Mas dan PT Adi Karya Gemilang dikabarkan membeli gula tersebut. Kemudian, dijanjikan 10 hari sejak tanggal 8 Februari para investor akan menebus 64 ribu ton gula tersebut.

“Akan tetapi, hingga 18 Februari (sesuai tenggat) janji itu tidak ditepati. Hal itu disampaikan M. Kholiq, salah satu pengurus Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI),” lanjutnya.

IMM juga melakukan wawancara kepada salah satu petani tebu Malang, Gatot. Menurut mereka, persoalan dagang gula ini mulai bermasalah sejak 2012. Akibatnya, sejak tahun itu para petani di beberapa wilayah Malang berpindah dari tebu ke jeruk. Salah satu persoalan ini adalah kepastian harga gula. Petani itu berharap agar stabilitas harga gula dapat dijamin oleh pemerintah.

“Oleh sebab harga yang tidak menentu itu, para petani sering mengalami penundaan pembayaran hasil yang diakibatkan dari belum terlelangnya gula kepada para investor. Ditambah pula dengan kebijakan impor gula, semakin membuat investor enggan membeli gula lokal. Mereka cenderung memilih gula impor yang lebih murah,” kata Gatot sebagaimana disampaikan Ode.

“Masalahnya, pemerintah membuka keran impor walau ketersediaan gula lokal masih ada. Varietas tebu dan kualitas mesin juga seringkali menjadi alasan kenapa harga gula impor menjadi lebih murah dibandingkan dengan gula lokal,” tegasnya.

Menurut Roni Versal, selaku Tim Pengkaji persoalan ini, itu merupakan persoalan politik dagang nasional yang tidak sehat. Versal menegaskan bahwa dalam kebijakan perdagangan nasional, pemerintah harus bertanggung jawab dan berpihak pada produk-produk lokal.

“Ini menyangkut masalah kesejahteraan petani yang dilindungi oleh UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Alih-alih memberikan penghidupan yang layak, pemerintah justru impor di saat gula lokal sedang menumpuk,” katanya.

Roni Versal (Tangkapan layar AS)

Oleh karena itu, berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, PC IMM Malang Raya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi menteri perdagangan dalam menangani masalah petani tebu di Kabupaten Malang. Selain itu, mereformasi hulu hingga hilir persoalan petani tebu Kabupaten Malang agar permasalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari.

IMM juga mendesak agar hak-hak petani tebu diberikan secara penuh untuk memulihkan kesejahteraan mereka . “Terakhir, melakukan reformasi BUMN Pabrik Gula di Kabupaten Malang,” tegas Ode.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here