Berlebihan, Program Mitra Warga Pemkot Surabaya Gerus Penerimaan Siswa Baru

0
611
Majelis Dikdasmen PDM Kota Surabaya Bersama Kepala SMP Muhammadiyah se Surabaya Bahas Kebijakan Mitra Warga Pemkot Surabaya

KLIKMU.CO – Daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri Kota Surabaya digemukkan, hal itu berimplikasi dengan kurangnya jumlah siswa yang masuk di sekolah swasta se-Surabaya, termasuk di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah.
Meski, persyarikatan ini tidak begitu signifikan mengalami penurunan jumlah siswa, tetapi kebijakan pemerintah Kota Surabaya dinilai merugikan banyak pihak.

Menanggapi persoalan demikian, Mejelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya menghadirkan semua Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah se-Surabaya.

Hadir dalam kesempatan itu, Drs. H. Ezif M. Fahmi Wasi’an, Ak, CA, MM. Wakil Ketua PDM Kota Surabaya dan M. Jemadi, MA Sekretaris Majelis Dikdasmen Kota Surabaya.

“Saya kira sejumlah guru swasta mengeluhkan dengan penambahan rombongan belajar (rombel) oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya,” kata Dr. H. Muhammad Ridlwan, M.Pd Ketua Dikdasmen PDM Kota Surabaya di Pusat Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Surabaya, Kamis (12/7).

Menurutnya, persoalan tersebut sebetulnya sudah disikapi Majelis Dikdasmen jauh-jauh hari. Yakni, dengan membuat sekenario bagaimana alumni SD/MI Muhammadiyah sebisa mungkin melanjutkan pendidikannya di Persyarikatan.

“Karena itu kita harus pacu kualitas sekolah kita. Harus ada lompatan-lompatan inovasi di pendidikan Muhammadiyah. Tentu kita juga harus menyikapi kebijakan pemerintah, agar tidak terulang di tahun mendatang,” tambah H. M. Arif An, SH. Sekretaris PDM Kota Surabaya.

Sementara itu, Dr. Mahsun Jayadi, M.Ag. Ketua PDM Kota Surabaya tidak menampik adanya kegalaulan di sekolah swasta dengan adanya program mitra warga (program penerimaan peserta didik baru dari keluarga tidak mampu).

Karena itu, pihaknya akan berdialog dengan instansi terkait, termasuk yayasan pendidikan di luar Muhammadiyah mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Dalam program mitra, imbuh Kyai Mahsun guru di negeri, guru dilibatkan untuk melakukan survey terhadap calon siswa. Hasilnya, tidak semua kategori miskin.

“Yang sangat memperihatinkan adalah anak yang masuk ke sekolah negeri itu, nilai USBN jumlahnya 20, akan dicampur dengan nilai USBN di atas rata-rata. Belum lagi banyaknya rombel dalam kelas,” katanya, ini yang dikeluhkan juga oleh sejumlah guru negeri.

Jika ini terjadi, Kyai Mahsun mengingatkan akan berdampak pada proses belajar Menakar dikemudian hari.

“Karena itu kami akan mencari jalan keluar alternatif-alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini,” tukasnya.

Karena itu, dia mengatakan kategori sekolah Muhammadiyah adalah middle class. Kalaupun Muhamadiyah akan melakukan protes misalnya, lanjut Kyai Mahsun Muhammadiyah Akan menggunakan jalan konstitusional dan cara yang santun. (Kholiq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here