Breaking News: Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

0
399
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Istimewa)

KLIKMU.CO – Pemerintah akhirnya mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan risiko penularan Covid-19 yang masih berpotensi terjadi. Apalagi jika terjadi kerumunan besar.

“Angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi, terutama pasca-libur panjang. Khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru lalu. Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik,” ujar Muhadjir Effendy, Menko PMK, dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Muhadjir mengatakan, larangan mudik akan dimulai pada 6 sampai 17 Mei mendatang. “Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu,” tuturnya.

Peraturan larangan mudik berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri. Juga seluruh masyarakat Indonesia.

“Aturan resmi tentang larangan mudik akan diatur lebih lanjut oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kegiatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan,” terang mantan Mendikbud tersebut.

Muhadjir menjelaskan, seluruh kementerian dan lembaga bakal mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini. Muhadjir juga menjelaskan bahwa bantuan sosial (bansos) akan tetap diberikan.

Keputusan ini pun sesuai dengan imbauan Muhammadiyah. Sebelumnya, Muhammadiyah mengimbau agar pemerintah memperhatikan betul perihal mudik Lebaran 2021. “Apa pun keputusan pemerintah nanti, saya mengimbau sebaiknya tidak mudik,” tutur Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Mu’ti mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengambil kebijakan terkait mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebab, menurut Mu’ti, hingga kini pandemi korona di Indonesia belum sepenuhnya terkendali. Kondisi tersebut ditunjukkan dari angka infeksi yang menurutnya masih tergolong cukup tinggi.

“Apalagi, upaya vaksinasi virus corona yang belakangan dilangsungkan pemerintah belum menjangkau masyarakat secara luas,” paparnya.

Data hingga Kamis (18/3) tercatat ada 4.838.752 orang yang menjalani vaksinasi suntikan pertama dan 1.948.531 orang suntikan kedua dengan sasaran periode pertama sebanyak 40.349.051 warga. “Jumlahnya masih sangat kecil. Selain itu, vaksinasi bukan jaminan seseorang terbebas dari Covid-19,” katanya.

Menurut Mu’ti, penularan korona juga belum bisa dikendalikan secara penuh karena masih banyak warga beraktivitas. Apalagi tidak semua warga mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

“Pengalaman selama ini, penularan Covid-19 terjadi setelah terjadinya kontak dan kerumunan massa serta arus mobilitas warga yang masif dan tidak memenuhi protokol,” tegas dia. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here