BSNP Usul Ujian Nasional 2020 Dibatalkan

0
97
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Abdul Mu'ti

KLIKMU.CO – Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan pembatalan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020. Hal itu tak lain disebabkan oleh pandemi korona (Covid-19) yang masih melanda negeri ini.

Dalam sebuah siaran pers dinyatakan bahwa demi kemaslahatan dan keselamatan bangsa, terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, BSNP sebagai badan mandiri dan independen yang berwenang menyelenggarakan Ujian Nasional (PP Nomor 19 Tahun 2005) mengusulkan kepada pemerintah agar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 dibatalkan.

“Surat usulan pembatalan ujian nasional sudah disampaikan oleh BSNP kepada menteri pendidikan dan kebudayaan tanggal 23 Maret 2020,” ujar Ketua BSNP Abdul Mu’ti.

Usul tersebut dibuat dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

2. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 BAB XVI.

3. Permohonan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Sekolah Indonesia  Luar Negeri (SILN) tentang penundaan Ujian Nasional SMA/MA, SMP/MTs, dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya karena wabah pandemi virus Corona (COVID-19).

4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional SMK/MAK oleh anggota BSNP dan Balitbang dan Perbukuan.

5. Keputusan rapat koordinasi BSNP dengan Balitbang dan Perbukuan, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Maret 2020.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan perubahan kedua sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, bahwa yang berwenang membatalkan UN adalah Pemerintah. (Achmad San)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here