Catatan Awal Tahun: Antara Moral dan Politik

0
222
Foto Segenap Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya bersama Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur dalam rangka jaga politik yang cerdas diambil oleh Ulum

KLIKMU.CO

Oleh: Arifudin*

Berbicara Politik,  tentu politik sangat berkaitan “erat” dengan kekuasaan dan ketatanegaraan. Hal itu sesuai dengan etimologi politik: politeia (negara), dan politikos (negarawan).

Jika kita kembali melihat hakikat filsafat politik, semakin jelas bahwa politik dan moral saling interpendensi. Plato misalnya, mendefenisikan filsafat politik sebagai salah satu cabang etika (filsafat moral) sosial atau kemasyarakatan. Baginya, manusia sudah selalu berpolitik karena manusia tidak pernah terlepas dari negara (politeia).

Dalam negara hukum, tata aturan, norma pasti dirumuskan, dan kemudian diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas politiknya. Dari uraian ini, saya setuju pendapat “Immanuel Kant” yang mengatakan bahwa moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moralitas adalah suatu praksis dalam pengertian objektif: keseluruhan hukum-hukum yang mengikat tanpa syarat, yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan bertindak, kewajiban dan tanggung jawab.

Kebijakan politik harus memperhatikan dimensi moral: apa dampak dari kebijakan politik terutama secara sosial, dan ekonomi. Begitu juga, seseorang yang terjun ke dunia politik seharusnya berlaku moralis. Kalau tidak, para politikus akan terjebak pada kepentingan pribadi, pencurian (korupsi) bahkan melegalkan hukum illegal. Dimensi moral berkaitan erat dengan “boleh atau tidak boleh”, jadi, tekanan moral adalah dimensi etika.

Kejujuran (dimensi moral) adalah politik terbaik. Kebijakan politik murni (tanpa ide tersembunyi) menjamin perdamaian lestari karena sang moralis-politik menganggap ide hukum sebagai kewajiban untuk tetap berdamai, bukanlah sebagai tujuan melainkan sebagai sarana demi tujuan-tujuan politik Perdamaian lestari mengandaikan kehendak moral untuk tetap berdamai sehingga mekanisme alam dapat mengarahkan kecenderungan-kecenderungan egois manusia ke penjagaan perdamaian.

Immanuel Kant, dalam akhir bukunya tentang “Menuju Perdamaian Abadi”, menegaskan harmoni antara politik dan moralitas berdasarkan konsep hukum publik yang transcendental. Hubungan harmoni antara politik dan moralitas, memungkinkan manusia untuk memastikan apakah pertimbangan yang akan mendasari tindakan politik secara moral dapat diterima atau tidak.

Tolak ukur itu adalah publisitas. Apabila pertimbangan-pertimbangan itu tidak dapat dibuka terhadap masyarakat luas, pertimbangan-pertimbangan itu secara moral tidak dapat dibenarkan dan tindakan itu secara moral dilarang. Sebaliknya, semua pertimbangan yang hanya dapat mendasari tindakan politis apabila semua pertimbangan dibuka kepada publik, secara moral bersifat benar. Kebijakan politik yang mendasarkan diri pada pertimbangan yang harus menghindar dari sorotan publik, secara moral bersifat jahat.

“Politik yang baik hanya ada dalam pengembangan demokrasi”. Dalam menentukan kebijakan mesti menggunakan akal sehat tidak sekadar emosional. Pendek_Nya, politik harus bersanding dan menyatu dengan dimensi moral atau etika. Politik mesti tunduk pada hukum. Politik dikatakan tidak kotor jika ia mengindahkan dimensi moral.

Jadi, jika moral dipisahkan dari politik, maka sudah bisa ditebak bahwa politik yang demikian jatuh dalam politik busuk: KKN, mengeluarkan kebijakan berdasarkan nafsu, uang, kesemena-menaan dan untuk mendukung kecurangan sang penguasa.

Kebijakan politik (yang memperhatikan moral) selalu memperhatikan kemajuan dan perkembangan rakyat, tidak semena-semena. Oleh karena itulah kebijakan politik yang bermoral mampu memberikan ketentraman dan memperhatikan Trilogi Van Deventer: irigasi (bagi petani), transmigrasi (untuk pengungsi) dan edukasi. Singkatnya, politik yang bermoral bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Aristoteles pernah mengatakan bahwa “tujuan politik adalah yang baik bagi manusia” (bukan yang baik bagi pribadi tertentu atau golongan tertentu).

Bahkan, Frans Seda pernah menulis demikian: kebijakan politik mesti memperhatikan dimensi moral tentang bagaimana menjawab dan menyelesaikan masalah sosial, kultur dan spiritual. Oleh karena itulah, Frans Seda menganjurkan agar Gereja tidak memisahkan diri dari dunia (dan politik). Gereja hadir di dunia, hidup bersama dunia dan bertindak dalam dunia. Gereja hadir sebagai ragi, sebagai penjiwa masyarakat manusia.

Kebijakan politik hendaklah tidak bermuara memperlebar dikotomi. Yang diharapkan dan yang semestinya ada dalam kebijakan politik adalah dikotomi diganti dengan pengakuan adanya otonomi manusia sebagai pribadi. Dengan demikian, kebijakan diskrimantif tidak terjadi.

2019 adalah tahun politik, mari jadi pemilih yang cerdas, kritis dan berkemajuan. Ingat gunakan suara anda secercah mungkin untuk memilih para calon pemimpin bangsa ini

Walahu a’lam bishsho’wab

*Mahasiswa PPKn Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here