Catatan Oase Kehidupan #148: Demokrasi Berbalut Amarah

0
159
Foto kepalan tangan diambil dari Vice

KLIKMU.CO

Oleh: M. Isa Ansori*

Ketika jam berdetak memaksa untuk memutuskan tentang dasar negara setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, terjadi perdebatan yang cukup sengit dalam merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama yang diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI ditantang oleh Dr.Radjiman Wedyodiningrat untuk mengemukakan dasar negara untuk Indonesia merdeka kelak. Tantangan ini pun disambut baik oleh beberapa anggota yang mengemukakan pendapat mereka tentang dasar negara Indonesia kelak diantaranya adalah :

I. Mr. Prof. Muhammad Yamin

Pada sidang tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara terdiri atas 5 hal yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri
atas lima hal yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

II. Mr. Dr. Soepomo
Pada sidang tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara yaitu :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Mufakat dan Demokrasi
4. Musyawarah
5. Keadilan Sosial

III. Ir. Soekarno
Pada sidang 1 Juni 1945 mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara yaitu :
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokras
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno
mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong

Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 juga muncul Piagam Jakarta yang merupakan bagian kompromi M. Natsir dengan Ir. Soekarno pada saat perdebatan tentang dasar negara. Soekarno menghendaki dasar negara yang memisahkan antara negara dan agama, sedangkan M. Natsir menginginkan negara nasional yang berdasarkan Islam, karena dirasakan saat itu ummat Islam mayoritas.

Perdebatan dasar negara ini pun dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada sidang BPUPKI pertama, pertemuan pun diarahkan pada pembahasan tentang dasar negara bila Indonesia merdeka kelak. Banyak sekali perdebatan yang terjadi dalam perumusan dasar negara ini.

Dimulai dari perdebatan antara Ir.Soekarno dengan Muh.Natsir yang saat itu mempunyai pemikiran yang berbeda tentang dasar negara. Ketika itu polemik pemikiran Ir.Soekarno yang berkeinginan memisahkan antara agama dan negara,sedangkan Muh.Natsir berkeinginan mendirikan negara nasional yang berdasarkan islam karena banyaknya penganut agama islam di Indonesia. Perbedaan inilah yang memulai perdebatan tentang dasar-dasar negara.

Pada awalnya Muh.Natsir dan para pengikutnya sudah agak di legakan dengan munculnya Piagam Jakarta yang memuat penyatuan agama dengan negara yang tertera dalam salah satu pointnya. Dan rumusan Piagam Jakarta inilah yang sudah di sepakati oleh seluruh wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai sila-sila yang akan tertera di Pancasila.

Namun ketika diumumkan dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan sila pertama yang menghapus 7 dalam piagam Jakarta yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kecewakah M. Natsir? Tentu ya, karena Soekarno dipandang hanya mementingkan kelompok minoritas yang disampaikan oleh Laksamana Maeda. Marahkah M. Natsir? Tentu marah karena merasa dikhianati. Tapi apakah M. Natsir kemudian memaksakan kehendaknya? Natsir menunjukkan kelas kenegarawanannya, Beliau tetap hormat kepada keputusan yang ada dan bahkan beliau bisa memahami kepentingan besar dibalik sikap yang dilakukan Soekarno menghapus 7 kata terebut.

Nah tentu kita semua sudah bersepakat dalam pemilihan jalan demokrasi, meski jalan ini juga tak sempurna, tapi sebagai warga yang selalu menjunjung tinggi nilai yang dicontohkan dan ditauladankan oleh para pendiri bangsa, sudah sepatutnya kita memegang nilai nilainya. Ketika keputusan hukum sudah disepakati, meski kita tak bersepakat, maka keputusan hukum harus ditaati. Sikap marah dan kecewa yang berlebihan dalam berdemokrasi akan semakin menegaskan kualitas kita dalam bersosial dan berdemokrasi.

Tetap menjadi Indonesia meski pilihan kita berbeda.

Surabaya, 14 Agusenulis dan pembelajar sejarah, warga Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here