Catatan Oase Kehidupan #282: Menghapus Kasta Menaikkan Derajat Sekolah

0
153
Potret salah satu situasi belajar di Sekolah | tirto.id

KLIKMU.CO

Oleh: M Isa Anshori*

Sebagaimana yang tertuang didalam undang – undang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum. Bahkan juga didalam undang – undang sistem pendidikan kita ditegaskan setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dan layanan yang sama dimata negara. Itu artinya bahwa negara tidak boleh membeda bedakan layanan yang seharusnya didapatkan oleh setiap warga negara.

Hal yang sama juga harus terjadi didalam dunia pendidikan kita, bahwa setiap anak didik wajib mendapatkan layanan yang baik dan bermutu sebagaimana tertulis didalam pasal 4 ayat 1 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 “ Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa “.

Penerimaan peserta didik baru sebagai “ritual” penanda akan dimulainya tahun ajaran baru seringkali diwarnai dengan praktek praktek diskriminasi terhadap calon murid baru. Sekolah negeri sebagai representasi negara justru eringkali hadir sebagai pelaku diskriminatif itu. Hak peserta didik baru dibatasi oleh aturan aturan yang menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan layanan sebagaimana yang diharapkan.

Seyogjanya hak peserta didik difasilitasi dahulu tentang hasilnya seperti apa, biarlah proses alami yang melakukan seleksi. Praktek baik selama ini dengan adanya seleksi sejatinya sudah bisa diterima dengan baik, namun karena “kerakusan” sekolah untuk mendapatkan yang terbaik, menyebabkan peserta didik terhenti akibat “kerakusan” tersebut.

Dalam tulisan ini saya hanya akan menyoroti pada sistem penerimaan peserta didik baru yang terjadi dibeberapa tempat yang menetapkan sistem zonasi dan sistem sekolah kawasan. Sebagai pelaku didunia pendidikan, tentu saya sangat memahami maksud dibalik penerapan sistem zonasi maupun sistem kawasan, diharapkan terjadi pemerataan sebaran murid, namun sayangnya praktek dengan niat baik itu justru menyebabkan adanya perlakuan khusus kepada beberapa calon murid dan merugikan calon murid yang lainnya.

Gagasan zonasi dan sekolah kawasan sejatinya sejak awal diharapkan akan terjadi pemerataan mutu pendidikan, namun pada prakteknya justru menyebabkan adanya kasta – kasta sekolah dan melemahkan derajat sebuah sekolah serta menaikkan derajat sekolah yang lainnya, bukan prestasi menjadi ukurannya tetapi sistem yang membentuknya sejak awal.

Sistim zonasi dan sistem sekolah kawasan justru memberi perlakuan yang tak adil antar calon siswa. Mereka yang dengan nilai diatas rata rata diperlakukan khusus dengan diberi tes tambahan seperti tes potensi akademik dan sekolahnya sudah disiapkan oleh sistem sekolah yang diangggap unggul. Kalau mereka gagal di sekolah kawasan dan zonanya, mereka bisa mengaduk aduk lagi disekolah biasa, dan bisa dipastikan mereka akan menggerus jatah mereka dari kelompok biasa. Keadaan seperti itu bisa dimaknai bahwa kelompok masyarakat kelas atas diberi kesempatan yang lebih banyak dibanding kelompok biasa apalagi dengan kelompok pinggiran. Sehingga dalam praktek sosialnya akan terlihat ada sekolah yang disebut sebagai “sekolah favorit”, “sekolah biasa”, dan sekolah “pinggiran”.

Tentu saja sekolah favorit akan dihuni oleh mereka mereka yang terkategori “kelas sosial favorit”, Sekolah biasa akan dihuni oleh mereka yanag terkategori sebagai “kelas sosial biasa” dan sekolah pinggiran akan dihuni oleh mereka yang terkategori “kelas sosial pinggiran”. Tentu dampak sosialnya akan terjadi jarak yang mengangah antara kelompok kelsa sosial atas dengan kelompok sosial yang bawah.

Ilustrasi yang terjadi pada kasta – kasta sekolah tersebut bisa digambarkan sebagaimana yang terjadi dimasyarakat kita. Pada sekolah sekolah yang terkategori sebagai sekolah favorit tentu yang terbanyak berada disana adalah mereka yang berasal dari kalangan atas yang terdiri dari keluarga pejabat, tokoh masyarakat yang berpengaruh atau pengusaha. Mereka secara sosial ekonomi adalah kelompok mapan dan bisa dipastikan gizi anak anak itu berkecukupan kalau tak boleh dibilang berlebihan. Menjadi wajar kalau kemudian tingkat kecerdasan mereka diatas rata rata.

Coba kita bayangkan kalau mereka bergaul diantara mereka, menikah diantara mereka, maka bisa dipastikan akan melahirkan kelas sosial sesama mereka. Hal yang sama akan terjadi pada sekolah biasa dan sekolah pinggiran, mereka akan berkelompok bersama kelas sosial yang sama, akibatnya yang biasa akan menjadi biasa yang miskin akan menjadi tetap miskin.

Tidak akan mungkin anak dari keluarga miskin yang akan mampu mendapatkan layanan yang favorit sebagaimana yang terjadi pada sekolah favorit. Hal yang sama akan sangat tajam terjadi disekolah sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan. Kalangan biasa dan pinggiran jangankan berharap, bermimpipun tak akan pernah.

Lalu Apa Yang Harus Dilakukan ?

Didalam pendidikan berlaku hukum kompetisi dan sinergi sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan pada umumnya. Berkompetisi diharapkan akan lahir manusia manusia yang tangguh dalam menghadapi zaman. Bersinergi diharapkan akan lahir jiwa yang peka terhadap lingkungan sosialnya. Yang diharapkan adalah biarlah kompetisi dan sinergi itu berlangusng secara alami karena disana akan mendidik rasa tanggung jawab.

Wajib belajar 12 tahun setidaknya merupakan salah satu alternatif untuk mengangkat derajat anak anak agar bisa mendapatkan layanan pendidikan yanag baik dan bermutu. Kerjasama pemerintah kabupaten/kota mutlak diperlukan.

Namun apalah artinya wajib belajar 12 tahun kalau tidak diimbangi dengan sistem penerimaan peserta didik yang adil dan melayani. Sehingga dalam rangkah menyempurnakan niat baik adanya wajib belajar 12 tahun itu maka penerimaan peserta didik baru perlu ditinjau ulang dengan memperbaiki sistim zonasi dan menghapus sistem sekolah kawasan. Karena pada prakteknya sekolah kawasan telah mengalami banyak reduksi sehingga menimbulkan diskriminasi layanan.

Mengembalikan penerimaan penerimaan peserta didik baru dengan zonasi perlu dilakukan dengan mendistribusikan sekolah sekolah baik yang ada kesemua zona dengan pertimbangan dekat dan bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan mendistribusikan sekolah sekolah baik kesemua zona, maka akan terjadi proses diseminasi mutu dan percepatan pemerataan sekolah sekolah baik disemua tempat. Masyarakat tidak akan lagi disibukkan dengan memilih sekolah baik, karena semua sekolah sudah baik.

Akhir kata saya ingin mengatakan bahwa berilah kesempatan dahulu kepada semua, biarlah hasil akhirnya ditentukan oleh seleksi alami tanpa diskriminasi. Semoga manfaat !

Cipunegara 67 Surabaya, Februari 2019

*Anggota Dewan Pendidikan Jatim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here