Catatan Oase Kehidupan #98: Ketika Semua Berlagak Menjadi Mandor

0
1193
Foto mandor memberi arahan kepada anak buahnya dimabilndsri muhamad yoesuf

KLIKMU.CO

Oleh: M. Isa Ansori*

Siang sampaiĀ  kemarin lusa, Jum’at, (25/5), saya diundang acara focus group discussion Ombudsmen Republik Indonesia Jatim, membahas tentang nasib GTT dan PTT setelah peralihan kewenangan dari Pemkab / Pemkot ke Pemprov Jatim.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Ombudsmen Jatim, Agus Widyarta mengatakan bahwa setelah beralihnya kewenangan, banyak laporan yang diterima oleh Ombudsmen berkaitan dengan nasib GTT dan PTT SMA dan SMK Jawa Timur. Mereka rata rata mengeluh dengan kebijakan pemprov yang berlaku. Misalkan dengan SE Gubernur beekaitan dengan tunjangan kesejahteraan yang kemudian diterjemahkan menjadi subsidi bagi GTT dan PTT oleh SE Kadiknas Jatim. Hal ini menimbulkan kerancuan dilapangan.

Prof Joko, Ahli hukum dari Universitas Airlangga, mangatakan bahwa ada banyak katakutan menjalankan niat baik dari Pemkab maupun Pemkot dalam rangka membantu menyelesaikan problem pembiayaan bagi GTT maupun PTT, karena terkendala oleh payung hukum yang ada. Oleh karenanya, beliau meminta kepada Ombudsmen untuk merekomendasikan langkah langkah penyelesaian kepada Kadiknas maupun Menteri Dalam Negeri. Beliaupun merekomendasikan langkah langkah praktis yang perlu dilakukan oleh Kepala Sekolah maupun komite sekolah dalam rangka mencari terobosan dana guna mengatasi problem anggaran sekolah. misalnya dengan mengundang alumni yang dianggap sukses untuk bercerita tentang kesuksesan yang diraih. Diharapkan dengan cara seperti itu akan ada kerjasama lanjutan antara sekolah dengan pihak alumni dimana dia bekerja.

Apa yang disampaikan oleh Prof Joko ditanggapi beragam oleh perwakilan dinas pendidikan Jatim maupun dinas pendidikan Surabaya. Heryani perwakilan Dinas Pendidikan Jatim mengatakan bahwa Pemprov melalui Dinas Pendidikan Jatim sudah berupaya melakukan verifikasi guna memberikan tambahan insentif sebesar 750 ribu GTT PTT yang masuk kriteria sesuai juknis. Namun sayangnya untuk saat ini kemampuan Pemprov hanya 8000 GTT dan PTT dari jumlah 21.754 GTT PTT. Darminto, Perwakilan Diknas Surabaya, mencoba memberi ilustrasi bagimana penanganan GTT PTT ketika masih ditangani oleh Pemkot. Intinya keadaan yang terjadi sekarang, sejatinya pemkot berkeinginan untuk membantu, tetapi terkendala payung hukum yang belum ada.

Ketika giliran saya memberi pandangan, saya sampaikan bahwa tujuan negara ini didirikan adalah untuk mensejahterakan dan mencerdaskan, begitu juga dengan tugas yang harus dilakukan negara terhadap rakyatnya, ada tugas layanan dan kewenangan. Nah selama ini negara kalau berkaitan dengan keuangan, selalu berpikir sebagai kewenangan, jarang sekali bicara tugas layanan. Sehingga lahirnya UU 23 / 2014, terutama pasal 15 berkaitan kewenangan pendidikan, seolah kemudian melahirkan ” negara baru “, Negara Kabupaten / kota, Negara Jatim dan Negara Pusat. Padahal sejatinya mereka adalah satu. Sekat sekat yang terjadi ini, menurut saya akibat ” kemalasan berkreasi ” pihak yang diserahi amanah, akhirnya rakyat yang jadi korban.

Nah apa yang harus dilakukan? Negara jangan hanya melihat kewenangan, negara juga harus menempatkan diri pada fungsi layanan. Dengan mengedapankan fugsi layanan, sejatinya akan ketemu benang merah fugsi pemerintahan. Persoalannya apakah mereka mau?

Negara Menjadi Mandor

Mandor adalah profesi yang tugasnya memimpin dan mengarahkan tenaga kerja dalam suatu proyek. Mandor sejatinya harus melayani para pekerjanya, agar supaya pekerjaannya menjadi lancar. Namun lagi lagi terjadi pembalikan makna, mandor harus dilayani. Semua keinginannya harus bisa dipenuhi oleh para pekerjanya.

Perasaan ingin dilayani ini karena sang mandor merasa berkuasa, merasa penting, merasa dibutuhkan dan merasa merasa yang paling hebat diantara yang lain. Sehingga tanpa rasa bersalah, tanpa rasa sungkan, minta dilayani, minta didengar dan minta dituruti. Perasaan seperti menempatkan diri sebagai karakter orang tua, begiti kata Erric Berne dalam transaksional analysis. Anda kan tahu karakter orang tua itu seperti apa. Salah satu karakter orang tua diantaranya adalah menangnya sendiri, merasa benar dan selalu minta didengar dan dituruti.

Negara ini banyak diisi oleh pejabat yang bermental mandor, minta dilayani dan minta dituruti apa yang menjadi maunya. Coba anda lihat bahwa dalam UU Perlindungan anak yang disebut sebagai anak adalah mereka yang berusia 0 – 18 tahun. Itu artinya dalam kontek pendidikan, negara wajib mengurus mereka sampai lulus pendidikan setingkat SMA, namun apa yang terjadi, setelah berlakunya UU 23 / 2014 terebut banyak pemkab / pemkot melakukan ” pengingkaran fungsi layanan ” meski katanya mereka berkeinginan membantu. Rakyat jadi korban, negara masih sibuk berdiskusi mencari payung hukum.

Bagi rakyat akhirnya kita menghadapi situasi bermental minta dilayani, kita mesti harus berdaya untuk melakukan perubahan mental birokrasi. Hal yang bisa kita lakukan adalah menyediakan ruang diskusi dan advokasi serta pendampingan, agar rakyat berdaya dan terjadi keseimbangan kontrol terhadap eksekutif maupun legislatif. Akhirnya kesadaran untuk tetap bergerak diharapkan akan merubah dari mental mandor yang dilayani menjadi mental mandor yang melayani.

Bukankah mandor mandor itu bisa kita, semoga kita bisa menjadi bagian manusia yang bisa melayani…. Aamien.

 

Surabaya, 27 Mei 2018

*Anggota Dewan Pendidikan Jatim dan staf pengajar ilmu komunikasi Untag 1945 Surabaya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here