Dahnil: Saya Dukung Aturan PKPU Larang Caleg Mantan Koruptor Maju Pemilu

0
279
Foto jaket KPK diambil dari Suara Pembaruan

KLIKMU.CO – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan Larangan Mantan Narapidana Korupsi menjadi Caleg adalah regulasi progresif sebagai upaya melindungi Rakyat.

Hal itu disampaikan Dahnil Anzar Simanjuntak Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di kepada KLIKMU.CO, pada Selasa malam (17/4) .

Kata Dahnil Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi dan mendukung penuh PKPU yang melarang Partai Politik untuk menjadikan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon anggota legislatif.

Bagi pendiri Madrasah Anti Korupsi tersebut, bahwa PKPU adalah langkah berani dan maju KPU RI untuk melindungi rakyat dari bahaya laten korupsi yang sejak lama mengancam kepentingan publik.

Dahnil menilai, korupsi politik selama ini menjadi masalah pelik bagi demokrasi Indonesia. Sehingga, adanya upaya membangun “tembok” besar untuk menghalangi Mantan Narapidana Korupsi untuk menjadi Calon legislatif merupakan langkah positif memperbaiki kualitas demokrasi kita.

“Minimal terpilihnya para anggota legislatif itu rekam jejaknya tidak pernah tersangkut dengan praktik-praktik kejahatan Korupsi,” tandas Presiden Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network (RfP -APYIN) itu.

Dahnil menambahkan, terkait dengan PKPU tersebut, adalah upaya positif melakukan perlindungan terhadap hak-hak publik dari potensi massifnya praktik Korupsi Politik yang menjadi kanker paling mematikan bagi Demokrasi dan pembangunan Indonesia.

Sementara itu, Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI menuturkan, PKPU pengaturan larangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan sebagai calon legislatif di setiap tingkatan akan dibahas di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan pemerintah.

Menurut Wahyu, pihaknya akan tetap memasukkan aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg meski tidak mendapat persetujuan DPR.

“Jika rapat konsultasi aturan tersebut tidak mencapai titik temu, maka kewenangan akan dikembalikan kepada masing-masing lembaga terkait. KPU kan juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat PKPU,” katanya.

Semula, RDP dijadwalkan pada Senin kemarin, namun, terjadi penundaan karena perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri berhalangan hadir. (Fery/Kholiq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here