Dana Covid-19 Rawan Diselewengkan, Aliansi Mahasiswa Malang Desak Pemkot Terbitkan Perwali

0
118
Dari kiri, ketua IMM, GMNI, dan PMII Malang Raya. (Istimewa)

KLIKMU.CO – Aliansi Mahasiswa Malang siap mengawal penggunaan dana penanggulangan dan penanganan virus korona baru penyebab Covid-19 di Kota Malang. Aktivis itu tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang Raya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Malang, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Malang kembali menggelontorkan dana untuk penanganan virus korona dari sebelumnya Rp 58,2 miliar menjadi Rp 86 miliar. Anggaran tersebut yang nantinya dipergunakan dalam berbagai macam kebutuhan untuk menangani Covid-19.

Misalnya, melakukan pembelian APD, rapid test, bantuan sosial berupa santunan kepada masyarakat, hingga sejumlah fasilitas lain.

Ketua GMNI Malang Raya Azis Sudrajat mengatakan, pihaknya siap mengawal penggunaan anggaran penanganan virus korona agar tepat sasaran. “Kami GMNI Malang Raya bersama PMII dan IMM Malang Raya siap mengawal dana penanganan virus korona di Kota Malang,” ujar Azis Sudrajat, Selasa (14/4/2020).

Pria yang akrab disapa Bung Azis itu menyarankan pemerintah agar memosisikan diri sebagai procedural of right (pelayanan yang prosedural) atau service of model (pelayanan menjemput bola).

Sebab, menurutnya, kebijakan penangan pandemi virus korona harus terukur dan bisa menyelesaikan persoalan dengan payung hukum yang diposisikan sebagai alat perubahan dan cerminan masyarakat.

Karena itu, payung hukum sebagai landasan penanganan pandemi Covid-19 dengan dana Rp 86 miliar memerlukan peraturan secara tertulis yang diratifikasi oleh wali kota Malang dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) Malang atas perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020.

“Melihat kondisi tersebut, kami menyadari bahwa penyaluran dana terkait penanganan pandemi virus korona haruslah mendapatkan perhatian serius,” tuturnya.

Bung Azis menjelaskan, merebaknya pandemi virus korona di Indonesia, terutama di Kota Malang, sangat berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang terhambat dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya. “Dana sebesar Rp. 86 miliar harusnya menjadi stimulus yang membantu penghidupan masyarakat banyak selama pandemi ini berlangsung,” papar Bung Azis.

Sementara itu, Ketua PMII Malang Sena Kogam Irsyad menambahkan, Pemerintah Kota Malang hingga saat ini belum memiliki alokasi anggaran yang jelas untuk pemberian insentif bantuan kepada masyarakat terdampak secara ekonomi.

Alih-alih merelokasi anggaran dan mempercepat perubahan anggaran belanja daerah, alokasi anggaran sebesar itu justru tanpa pengawasan dan partisipasi masyarakat akan dapat menjadi celah yang besar untuk terjadinya penyelewengan.

“Oleh dasar tersebut, kami memandang Pemerintah Kota Malang perlu membuat peraturan tertulis mengenai perubahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020,” ujar Sena.

Selain itu, lanjut Sena, Pemerintah Kota Malang perlu memberikan transparansi anggaran kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pengeluaran keuangan selama masa penanganan pandemi virus korona.

“Pembagian bantuan harus merata. Saat ini masyarakat sangat sensitif, menjerit karena sudah tidak bisa lagi mengais nafkah akibat kebijakan-kebijakan pembatasan,” papar Sena.

Senada dengan GMNI dan PMII, Ketua IMM Malang Raya Ode Rizki Prabtama menilai peraturan penggunaan anggaran yang jelas perlu ada supaya benar-benar tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai data tumpang-tindih,” papar pria yang akrab disapa Ode itu.

Ode mengatakan, asesmen atau pendataan yang jelas sangat penting. Sebab, menurutnya, seperti yang terjadi di beberapa daerah bahwa anggaran bansos sudah banyak disalahgunakan (korupsi) oleh beberapa pihak, seperti Tasikmalaya dan Gorantalo.

“Hal ini jangan sampai terjadi di Kota Malang dalam konteks bantuan Covid-19,” pungkasnya.

Ode meminta agar pemerintah Kota Malang tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran. “Ini agar supaya tidak ada oknum yang mengambil keuntungan berupa pengadaan barang dan lain sebagainya,” ujar Ode. (Achmad San)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here