Dikejar Deadline, PPS di Surabaya Mengeluh Haknya Belum Terpenuhi

0
179
Petugas PPS melakukan pendataan di Kecamatan Wiyung. (klikmu.co)

KLIKMU.CO – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya pada 9 Desember 2020 menjadi sebuah perhelatan akbar bagi warga Surabaya. Pasalnya, pilkada tahun ini akan berjalan dengan penambahan jumlah TPS sehingga sebaran TPS lebih banyak.

Anggota PPS Kecamatan Wiyung Ibrahim Rachim mengatakan, sesuai dengan bimtek beberapa waktu lalu, kemungkinan ada penambahan TPS di setiap kecamatan. Hal tersebut, lanjut dia, dikarenakan pandemi di Surabaya yang tidak kunjung mereda.

Menurut dia, proses Pilkada Surabaya tahun ini tetap berjalan meskipun di tengah pandemi. “Iya, kami (PPS) masih proses terus. Kemarin baru saja verfak (verifikasi faktual),” imbuh Ibrahim yang juga mahasiswa UIN Surabaya, Rabu (15/8/2020).

Tahapan verfikasi faktual untuk calon independen telah terlaksana. Selain itu, pembentukan PPDP dan pembagian TPS juga telah berjalan. Saat ini PPS fokus pada proses coklit (pencocokan dan penelitian). “Ada beberapa tahapan yang sudah kami selesaikan, mulai pembentukan PPDP hingga pembagian TPS. Kita masih running terus agar sesuai deadline yang telah ditetapkan KPU,” ungkap Nindi, salah satu anggota PPS Karangpilang, dihubungi terpisah.

“Kami terus jalan di tengah pandemi. Kami selalu keliling door-to-door. Tidak dimungkiri ada beberapa masyarakat yang kurang kooperatif. Tidak jarang juga kami dicap suksesi agenda-agenda politik calon tertentu, ya kami jalan aja sih untuk memenuhi deadline KPU,” imbuh Nindi.

Di samping itu, hak PPS (honorarium) yang semestinya turun Juli ini belum kunjung turun dan tanpa kejelasan dari pihak KPU. Ibrahim menyayangkan hal tersebut karena PPS telah turun door-to-door untuk memenuhi kewajibannya, namun haknya tidak mendapat kejelasan. “Sampai detik ini kami belum mendapat kejelasan terkait hak kami, padahal kami sudah memenuhi deadline dari KPU. Tapi, KPU tidak memberikan kejelasan terkait honorarium PPS,” lanjut Ibrahim.

Mereka ingin meminta kejelasan ke KPU, tapi tidak tahu harus ke siapa agar hak mereka terpenuhi. “Ya, bukannya gimana-gimana, tapi kami tetap jalan sesuai deadline di masa pandemi seperti ini, apalagi Surabaya zona merah,” tutur Ibrahim. (achmad san)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here