Din Syamsuddin: Negara Saja Tidak Aman pada Pejabat, apalagi Rakyat Kecil

0
5154

M. Din Syamsuddin

Ketua Dewan Pertimbangan MUI

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan banyak pertanyaan wartawan tentang kasus penusukan atas Menko Polhukam Jenderal TNI (pur) Wiranto, izinkan saya menyampaikan hal sebagai berikut.

1. Saya bersedih bahwa peristiwa tersebut terjadi dan berdoa semoga Bapak Wiranto sehat walafiat dan dapat kembali menunaikan tugas sehari-hari.

2. Sebagai masyarakat cinta damai, kita patut mengecam berbagai bentuk tindak kekerasan oleh siapa pun dan atas nama apa pun, baik atas nama agama ataupun atas nama kepentingan politik; baik tindak kekerasan itu mengenai para pejabat negara maupun tokoh agama seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.

3. Sebaiknya kejadian demi kejadian seperti itu dapat diselesaikan secara tuntas dengan menyingkap pelakunya dan kemungkinan ada aktor intelektualis di baliknya. Apa yang selalu dilakukan pihak berwajib selama ini dengan secara cepat menyimpulkan pelakunya terpapar ekstremisme atau terkait dengan kelompok radikal (jika terjadi atas pejabat) atau orang gila (jika terjadi atas ulama/tokoh agama) tidak menyelesaikan dan tidak akan menuntaskan akar masalah.

4. Tentang penyimpulan bahwa pelaku tindak kekerasan adalah orang yang terpapar ekstremisme dan radikalisme, apalagi menyebut kelompok ISIS, pada hemat saya, merupakan simplifikasi masalah yang tidak akan mengakhiri masalah serta merupakan generalisasi yang berbahaya. Sebagian masyarakat, khususnya umat Islam, banyak yang sudah merasa bosan dengan pendekatan seperti itu dan akhirnya hilang kepercayaan dan kemudian bersikap abai.

5. Tentang peristiwa Bapak Wiranto saya membaca di media bahwa pihak keamanan sudah sejak tiga bulan lalu memantau pelaku penusukan. Pikiran awam saya bertanya, mengapa justru bisa kebobolan? Rakyat kecil akan merasa lebih terancam keamanannya karena pejabat tinggi, termasuk Menko urusan keamanan pun, tidak terjamin keamanannya. Suasana ini tidak positif karena menunjukkan bahwa negara sesungguhnya tidak aman, dan negara akan dianggap gagal mengemban amanat konstitusi, yakni melindungi rakyat warga negara.

6. Maka, Kasus Pandeglang 10 Oktober 2019 itu sebaiknya diselesaikan secara jernih dengan melakukan proses penegakan hukum secara transparan, imparsial, dan berkeadilan. Jika tidak, masing-masing pihak akan mengemukakan versi dan interpretasinya dengan “bukti-bukti” sebagai disinformasia (“penyesatan informasi”) terhadap pihak lain. Suasana demikian akan menimbulkan sikap saling tidak percaya satu sama lain.

7. Akhirnya, janganlah hendaknya Kasus Pandeglang tersebut memalingkan perhatian bangsa terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang mendasar, yaitu menjaga persatuan hakiki, merawat kemajemukan sejati, dan membangun infrastruktur negeri jasmani serta rohani.

Semoga hati nurani membimbing bangsa, dan kita semua senantiasa di bawah ridha-Nya.

11/10/2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here