Diskusi Keummatan: Quo Vadis Hukum di Indonesia, Apa dan Bagaimana Solusinya

0
318
Foto para narasumber diskusi keumatan Solidaritas Ormas Islam Surabaya diambil oleh Rif

KLIKMU.CO РDikutip dari laman berita pelita umat news-Surabaya, setelah sukses menggelar aksi solidaritas untuk muslim Uyghur, Solidaritas Ormas Islam Surabaya (SOIS) menyelenggarakan diskusi tokoh (03/03) pukul 08.30-11.30 WIB di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah (PusDaM) jl Wuni Kawasan Balai Kota Surabaya.

Dalam Diskusi tersebut dihadiri 60-an tokoh Ormas mulai dari Muhammadiyah, Al Irsyad, PII, MUI, FKU, tokoh intelektual (dosen ITS), tokoh media (Jawa Pos Institute Pro-otonomi, tabloid Media Umat), tokoh hukum (lawyer Surabaya), tokoh mahasiswa (Gema Pembebasan), tokoh pengusaha (Kadinda Jatim), tokoh ulama (Ponpes Al Mimbar Jombang), tokoh wanita (2 orang) dan lain-lain.

Diskusi dibuka Kyai Dr. Mahsun Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya dengan ucapan basmalah.

Diskusi dipandu Abu Anas, dosen di Surabaya, berjalan hangat, padat dan berbobot tinggi dengan celetukan  joke-joke yang memantik senyum dan tawa peserta diskusi, meski di luar gedung hujan tengah mengguyur deras namun tidak menyurutkan spirit berdiskusi. Adapun  Tema yang dikaji adalah Quo Vadis Hukum di Indonesia, Apa dan Bagaimana Solusinya.

Achmad Michdan dari Tim Pembela Muslim mendapat giliran pertama untuk menyampaikan paparannya.

“Saat ini hukum di Indonesia masih menggunakan hukum kolonial Belanda, yang bahkan tidak lagi diterapkan di Belanda sendiri.”

Pengacara kawakan yang telah menangani ribuan kasus dugaan terorisme ini tegas mengatakan,”Tidak ada hukum yang lebih baik, kecuali hukum Islam.”

Narasumber kedua Ahmad Khozinuddin Ketua DPN LBH Pelita Umat dengan retorika meledak-ledak, menyampaikan

“Saat ini hukum telah dijadikan sebagai sarana politik oleh rezim, perbedaan preferensi politik dapat diperkarakan. Sehingga muncullah represifisme rezim atas nama hukum.”

Sehingga Khozinuddin meyakinkan bahwa resiko tertinggi dalam dakwah adalah syahid, jangan dihindari atau mencari-cari pembenar untuk menghindarinya. “Justru syahid itu yang kita cari,”tandasnya.

Giliran profesor Suteki menyampaikan paparannya. Setelah menjelaskan teori hukum : state law (UU dgn segala derivatnya), living law (adat, konvensi) dan natural law (moral, etik, agama), guru besar sosiologi hukum Universitas Diponegoro juga menjelaskan prinsip hukum : adil (justice), pasti dan manfaat (utility).

Terkait dengan fakta hukum saat ini, prof. Suteki menandaskan

” Saat ini hukum telah ditunggangi politik. Hukum dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Dan hukum yang tidak adil, itu bukanlah hukum.” Di akhir paparannya, dikutiplah syair Jawa ‘dandang gulo’ dengan penjelasan makna filosofinya.

Narasumber terakhir adalah Kyai Dr. Mahsun Jayadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya

“Kekacauan dalam kehidupan seringkali karena kacaunya masalah hukum, kemudian beliau mengutip pendapat Hasan Al Banna, ” Saat ini jahiliah modern, Al jahlu bi ma’rifatillah, Al jahlu bi ibadatillah dan Al jahlu bi hukmillah. Kekacauan hukum karena yang ketiga ‘Al jahlu bihukmillah’ (bodoh dan tidak faham tentang hukum Allah SWT).”

Beberapa respon disampaikan oleh KH. Abdurrahman Azis (MUI Jatim) tentang beberapa alternatif solusi, Rosdiansyah dari Jawa Pos Institute Pro-otonomi menghimbau intensifikasi di media sosial supaya masyarakat awam lebih melek hukum.

Perespon berikut dari Syuhadak Al Irsyad yang meminta memperhatikan parlemen sebagai sarana memproduk hukum yang pro-umat. Setelah direspon oleh keempat narasumber plus closing statement, ditutup dengan doa oleh KH. Farid dari Ponpes Al Mimbar Jombang.(rif/ferry)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here