Duduk Perkara Pengambilalihan TMII dari Yayasan Keluarga Cendana

0
110
Foto plang TMII diambil alih Kemensetneg. (Asprilla Dwi Adha/Antara)

KLIKMU.CO – Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sudah 44 tahun dikelola Yayasan Harapan Kita milik keluarga mantan Presiden Soeharto atau biasa dikenal keluarga Cendana. Namun, sejak tahun ini, khususnya 1 April lalu, TMII akhirnya resmi diambil alih oleh pemerintah.

Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa perbaikan tata kelola TMII dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Intinya, menetapkan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg sekaligus menandai berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita.

“Jadi, kami berkomitmen untuk mengelola aset negara secara baik, secara akuntabel, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara,” ujar Pratikno dalam keterangannya (7/4/2021).

Mensesneg menjelaskan, pengambilalihan TMII merupakann tidak lanjut dari laporan beberapa pihak terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemensetneg mencatat hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola TMII dan Kemensetneg berkewajiban melakukan penataan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan kontribusi kepada negara.

Atas pemindahan pengelolaan TMII, Pratikno menyampaikan akan membentuk tim transisi untuk mengelolanya. Berlokasi di Jakarta Timur, kawasan seluas 1.467.704 meter persegi ini sangatlah strategis. Pada 2018, area seluas 146,7 hektare tersebut memiliki nilai sekitar 20 miliar. Dengan aset seluas itu, TMII akan bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan keuangan negara.

“Kami tetap berkomitmen bahwa kawasan ini menjadi pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, sarana edukasi yang bermatra budaya Nusantara sebagaimana selama ini sudah dijalankan, tapi perlu dioptimalkan. Bisa menjadi cultural theme park yang berstandar internasional, yang kita harapkan bisa menjadi jendela Indonesia di mata internasional,” ucap Pratikno.

Selama masa transisi, Pratikno menegaskan bahwa staf TMII tetap bekerja seperti biasa dan masih memperoleh hak-hak keuangan serta fasilitas yang selama ini didapat. Nantinya, para staf  juga akan dipekerjakan pada pengelola TMII yang baru.

“Dalam masa transisi, Yayasan Harapan Kita berkewajiban pula menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan hasil pengelolaan serta serah terima penguasaan dan pengelolaan TMII paling lambat tiga bulan setelah diterbitkannya  Perpres Nomor 19 Tahun 2021,” tegasnya.

Mensetneg Pratikno dalam konferensi pers. (Kemensetneg)

Tak Pernah Setor ke Negara

Sementara itu, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama membeberkan bahwa Yayasan Harapan Kita tidak pernah menyetor pendapatan TMII kepada kas negara. “Benar (Yayasan Harapan Kita tak pernah menyetor ke kas negara, Red),” ujar Setya dikutip dari Jawa Pos (8/4/2021).

Karena tidak pernah menyetor ke kas negara, pemerintah mengambil alih TMII tersebut. Sebab, pemerintah ingin TMII  memberikan kontribusi terhadap keuangan negara. “Untuk optimalisasi aset, kontribusi ke negara salah satunya. Dan yang penting bisa dimanfaatkan masyarakat dari segala kalangan,” katanya.

Setya menuturkan, pihaknya telah memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga ke depan pelayanan TMII menjadi bagus. “Lakukan legal dan finansial audit, pertimbangkan rekomendasi BPK dan pihak-pihak lainnya, dan putuskan harus diambil alih,” ungkapnya.

Klarifikasi Yayasan Harapan Kita

Di sisi lain, Sekretaris Yayasan Harapan Kita Tria Sasangka Putra mengatakan bahwa selama 44 tahun mengelola TMII pihaknya tidak pernah menggunakan anggaran negara. “Pendanaannya dibiayai langsung oleh Yayasan Harapan Kita tanpa bantuan anggaran dari pemerintah,” kata Tria dikutip dari Detik.com, Ahad (11/4/2021).

Selama mengemban tugas mengelola TMII, kata dia, Yayasan Harapan Kita tidak pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada negara. Yayasan Harapan Kita juga menanggung segala kebutuhan untuk TMII.

“Yayasan Harapan Kita sebagai penerima tugas negara tidak pernah mengajukan atau meminta kebutuhan anggaran dari pengelolaan TMII kepada negara atau pemerintah sesuai amanat Keppres No 51 Tahun 1977. Tentu tidak selamanya pemasukan yang diperoleh badan pelaksana pengelola TMII dapat mencukupi kebutuhan operasional TMII ini,” jelasnya.

Tria juga menegaskan bahwa perbaikan, pembangunan fasilitas baru, perawatan, hingga pelestarian TMII merupakan kontribusi Yayasan Harapan Kita kepada negara.

“Yayasan Harapan Kita selalu memberikan bantuan kepada TMII, termasuk membiayai secara mandiri peningkatan, pengembangan TMII, sesuai dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Dengan demikian, Yayasan Harapan Kita tidak pernah membebani dan merugikan keuangan negara,” tandas Tria. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here