Fenomena Learning Lost Lebih Penting daripada SKB 3 Menteri

0
165
Wakil Sekretaris PWM Jatim Biyanto. (Foto PWMU.CO)

KLIKMU.CO – Guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Biyanto mengatakan bahwa persoalan hijab yang kemudian memunculkan SKB 3 menteri tidaklah terlalu urgen. Di masa pandemi ini, ada hal yang jauh lebih fundamental yang harus diurus. Salah satunya adalah mengantisipasi terjadinya learning lost sepanjang era pandemi.

Learning lost adalah hilangnya kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa. Hal itu juga diakui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno. Indikatornya dapat diamati dari hilangnya pengalaman dan kemampuan belajar sebagian besar peserta didik.

“Menurut hasil penilaian dan diagnostik awal dari para guru, ditemukan lebih dari separuh peserta didik tidak memenuhi standar kompetensi. Itu berarti ketuntasan pembelajaran pada era pandemi tidak pernah tercapai,” ujar wakil sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dalam opininya di Jawa Pos, “Polemik SKB Seragam Sekolah”, Selasa (9/2/2021).

Prof Biyanto mengingingkan semua elemen bangsa menjadikan ancaman learning lost sebagai perhatian serius. Sebab, lanjut dia, jika learning lost terus terjadi, anak-anak dipastikan tidak dapat tumbuh kembang dengan baik. Peserta didik juga terancam menjadi bagian dari generasi yang hilang (lost generation).

“Padahal, pemerintah telah mencanangkan road map pendidikan menuju generasi emas 2045 yang dikenal dengan istilah bonus demografi,” ujarnya.

Menurut Biyanto, SKB 3 menteri tentang seragam sekolah sama sekali tidak berhubungan dengan cita-cita mewujudkan generasi emas 2045 itu. Bahkan, sejumlah kalangan menilai SKB ini dapat menjadi pintu masuk penanaman ideologi sekularisme dan liberalisme.

Biyanto menegaskan, insiden ini juga sangat kasuistis dan tidak bisa digeneralisasi begitu saja sebagai kasus yang menasional. “Apalagi kemudian disimpulkan bahwa telah terjadi gejala intoleransi kehidupan beragama di sekolah,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah.

Anwar mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti dalam pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Artinya, negara kita harus menjadi negara yang religious, bukan negara yang sekuler,” tuturnya Kamis (4/2/2021).

Dengan demikian, kata Anwar, siswa maupun siswi di sekolah harus dibimbing dan diarahkan oleh para guru untuk menjadi anak yang baik. “Para siswa-siswi masih masa pertumbuhan dan perkembangan. Kita sebagai orang dewasa, terutama para gurunya, harus mampu membimbing dan mengarahkan mereka untuk menjadi anak yang baik,” kata ketua PP Muhammadiyah itu.

Untuk itu pula, Anwar menyampaikan bahwa negara dalam atau sekolah seharusnya tidak membebaskan muridnya yang belum dewasa itu untuk memilih apakah memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya. “Negara atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing,” tegasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here