Hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Begini Imbauan Penting Ketua Umum Muhammadiyah

0
379
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Ketua Umum PP Muhammadiyah. (Foto: Islampos.com)

KLIKMU.CO – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 serentak, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., menyerukan beberapa sikap yang harus dimiliki kader dan pimpinan Muhammadiyah.

Dalam rilis yang diterima redaksii KLIKMU.CO (5/5), Haedar menekankan 6 poin penting yang harus ditaati segenap warga Muhammadiyah. Poin itu didasarkan pada dinamika situasi politik yang terjadi di tingkat nasional, lokal, maupun dalam internal Muhammadiyah.

“Mempertimbangkan perkembangan dinamika situasi nasional dan lokal maupun kondisi internal Persyarikatan dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tersebut bagi organisasi kemasyarakatan dan organisasi dakwah seperti Muhammadiyah sungguh memerlukan penyikapan yang seksama,” ucap Haedar dalam keterangan tertulisnya.

Sikap-sikap tersebut antara lain, segenap warga Persyarikatan Muhammadiyah harus tetap memosisikan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), bukan sebagai organisasi politik.

“Menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dengan tetap memosisikan dan memerankan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan; serta tidak memosisikan dan memerankannya sebagai partai politik,” papar Haedar.

Selanjutnya, Haedar menekankan agar segenap jajaran Muhammadiyah memberikan dukungan politiknya secara elegan. Hal itu menurut Haedar, merujuk pada Khittah Muhammadiyah yang dihasilkan dari Muktamar di Makassar 2015 lalu.

“Politik memang penting, tetapi jalur Muhammadiyah bukan berada di situ sebagaimana partai politik, harus dilakukan secara seksama sesuai koridor Khittah yang diamanatkan Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015,” lanjutnya.

Haedar menambahkan, jika ada anggota Muhammadiyah yang berniat maju dalam konstelasi politik harus diupayakan di internal Muhammadiyah, bukan dengan terbuka. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi ketidakberaturan dalam Muhammadiyah.

“Jika terdapat kader persyarikatan yang berkontestasi dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 khususnya yang menjadi calon anggota DPR dan DPD maka lakukan dengan cara yang seksama di internal persyarikatan tanpa secara resmi dan terbuka. Tidak memobilisasi dana Persyarikatan dan amal usaha maupun kelembagaan lain di lingkungan Persyarikatan maupun melibatkan institusi-institusi persyarikatan secara masif, sehingga terjadi ketidakteraturan atau ketidaktertiban di tubuh Persyarikatan,” sambungnya.

Di samping itu, lanjut Haedar, penting agar segenap warga Muhammadiyah yang akan terlibat dalam pencalonan politik tidak menggunakan nama besar Muhammadiyah.

“Agar anggota, kader, dan personal pimpinan tidak membuat pernyataan dan sikap politik atau hal-hal yang terkait lainnya dengan mengatasnamakan Muhammadiyah dan atau mengaitkan kedudukannya dalam jabatan Muhammadiyah. Muhammadiyah memang milik bersama, tetapi tetap terdapat prinsip dan koridor organisasi yang harus dijujung tinggi,” tukasnya.

Selain itu, Haedar juga menekankan bahwa posisi Muhammadiyah tetap sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan politik. Meskipun beberapa waktu lalu telah mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh ketua partai politik di Jakarta.

“Konsolidasi organisasi untuk mendorong kader politik yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu bukan berarti mengubah posisi dan peran Muhammadiyah dalam kehidupan politik seperti partai politik. Demikian pula bukan dimaknai membiarkan setiap orang atau pimpinan boleh melakukan apa saja tanpa koridor organisasi,” sambung Haedar.

Terakhir, Haedar mengimbau agar segenap jajaran warga Muhammadiyah mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi 2018 dan 2019. Dengan begitu, menurut Haedar, akan bisa dihasilkan negeri yang lebih baik dan berkemajuan.

“Muhammadiyah bersama pemerintah, partai politik, dan komponen bangsa lainnya menjaga kehidupan kebangsaan tetap kondusif serta menyukseskan Pilkada dan Pemilu yang demokratis, damai, aman, tertib, jujur, adil, dan obyektif untuk kepentingan bangsa dan negara. Peran moral dan sosial Muhammadiyah dengan kepercayaan dan integritas dirinya jauh lebih memberikan kekuatan dalam mengawal demokrasi dan membangun kehidupan kebangsaan ke arah yang baik dan berkemajuan,” ucapnya. (Frd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here