KLIKMU.CO – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Lebanon. Politisi senior Golkar diambil sumpah jabatan oleh Presiden bersama 16 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, di Istana Negara, Senin (7/1).
Pengangkatan para dubes tersebut, tertuang ke dalam Keputusan Presiden Nomor 1/P tahun 2019 tentang Pengangkatan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.
“Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditangguhkan kepada saya oleh jabatan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,” demikian petikan bunyi sumpah para dubes, mengikuti ucapan Presiden Jokowi seperti dilansir Viva.co.id
Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si mengatakan bahwa dipilihnya Hajriyanto seakan menunjukkan pemerintah akan keinginannya ada komunikasi politik antara istana dengan Muhammadiyah, selain sewajarnya melibatkan Muhammadiyah membangun negara.
Meski demikian, organisasi ini selalu mengedepankan profesionalisme yang mengedepankan kemajuan untuk peradaban bangsa.Terkait hal demikian, bagi Fauzi Muhammadiyah tidak akan terjebak dengan pilihan pemerintah yang telah memilih Ketua PP Muhammadiyah tersebut.
Bagaimana dengan konstalasi peta politik Muhammadiyah? Fauzi menjelaskan, memang keterpilihan Hajriyanto itu tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah, kendati tidak sepenuhnya mempengaruhi secara utuh akan pilihan politik warga Muhammadiyah.
“Pilihan warga Muhammadiyah itu rasional tidak taqlid, sehingga jika diangkatnya keterwakilan Muhammadiyah itu dinilai merupakan pemberian hadiah kepada Muhammadiyah. Maka warga persyarikatan patut berterima kasih kepada pemerintah, namun beterima kasih bukan terkait persoalan pilihan politik,” ujarnya adapun pilihan Presiden lima tahun ke depan tergantung siapa yang lebih meyakinkan dari kedua calon pemimpin yaitu siapa yang bisa meyakinkan terhadap warga Muhammadiyah.
Sementra itu Dr. Mahsun Jayadi Ketua PDM Kota Surabaya mengutarakan bahwa pilihan untuk menerima pinangan Presiden sebagai Dubes merupakan hak pribadinya Hajriyanto. Termasuk Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP. Juga Prof Syafiq Mughni sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.
Mahsun menilai yang jelas semua itu dipastikan ada kepentingan politik. “Dan sikap menerima menjadi dubes, mendikbud, staf khusus, itu sedikit banyak berpengaruh trhdap umat di bawah,” punhkasnya. (Abd)