Hikmah IMM Malang Raya Rutuk Tindakan Rezim Aparat di Pamekasan

0
196
Ketua Bidang Hikmah IMM Malang Raya (kiri) bersama Ketua IMM Malang Raya (dua dari kiri) dan anggota. (IMM Malang/KLIKMU.CO)

KLIKMU.CO – Tindakan represif aparat kepolisian lagi-lagi mewarnai rangkaian penyampaian aspirasi masyarakat di muka umum. Kali ini aparat bertindak semena-mena terhadap massa dalam aksi menolak tambang galian C ilegal di Pamekasan, Madura, yang dipelopori PMII, Kamis (25/6/2020).

Tindakan represif dari aparat kepolisian pun mengakibatkan mahasiswa terluka. Setidaknya ada tiga aktivis PMII yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bahkan ada yang kepalanya bocor. Karena itu, Bidang Hikmah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Malang mengutuk dan mengecam keras atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisisan terhadap aktivis PMII di Pamekasan tersebut.

“Atas tindakan yang di luar batas tersebut dan mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak mahasiswa, kami menuntut kepada pihak-pihak terkait untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya,” ujar Kabid Hikmah IMM Malang Raya Eldi Kurniawan dalam keterangan yang diterima KLIKMU.CO, Senin (29/6/2020).

Eldi menambahkan, hal ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan represif masih terus dilakukan oleh aparat kepolisian dan bangsa ini masih gagal mewujudkan tatanan demokrasi yang apik. “Jelas bahwasannya hak menyampaikan pendapat dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 e ayat 3: ‘Setiap orang memiliki hak untuk berserikat, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.’ Lalu dijabarkan pada Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum,” jelasnya.

Menurut Eldi, tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masa aksi ini sangatalah tidak dibenarkan. Pendekatan militeristik dan tindakan subversif menjadi premium remedium bagi aparat dengan mengesampingkan aspek sosial dan hukum di dalamnya.

Dengan kata lain, lanjut dia, aparat telah ingkar terhadap Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang tata penyelenggara pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dan mengabaikan UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia.

“Karena pada dasarnya kami mahasiswa hanyalah penyambung lidah rakyat yang takkan pernah gentar menyampaikan aspirasi dan kebenaran. Kami akan tetap menjadi garda terdepan dalam membela dan melindungi kepentingan rakyat, dan demi kesempurnaan demokrasi di negeri ini,” terangnya.

“Cukuplah di masa Orde Baru hak berpendapat ini dikebiri. Mari kita bersama-sama di era reformasi ini benar-benar menciptakan sistem demokrasi yang baik. Tolok ukur baiknya demokrasi adalah ketika rakyat Indonesia dapat menyampaikan aspirasinya dengan bebas dan tanpa khawatir dengan tindakan represif dari pihak mana pun,” tegasnya. (Achmad San)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here