ICW: Hukuman yang Tepat bagi Menteri Koruptor Adalah Pemiskinan dan Penjara Seumur Hidup

0
66
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam sebuah diskusi di Kantor ICW (28/10/2019). (Kompas.com)

KLIKMU.CO – Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej yang menyebut eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara layak dihukum mati menuai tanggapan beragam. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya.

ICW beranggapan bahwa hukuman mati kurang pas bagi kedua eks menteri Jokowi yang tersandung kasus rasuah tersebut. “Hukuman yang cocok bagi para koruptor, khususnya bagi para menteri yang melakukan tindakan korupsi, adalah pidana seumur hidup dan pemiskinan,” kata ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (18/2/2021).
Menurut Kurnia, ICW kombinasi hukuman berupa pemidanaan penjara maksimal seumur hidup yang diikuti pemiskinan koruptor bakal lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi.

Sementara itu, kata Kurnia, hukuman mati tidak cocok karena dua hal. Pertama, praktik tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. “Kedua, sampai saat ini, belum ditemukan adanya korelasi konkret pengenaan hukuman mati dengan menurunnya jumlah perkara korupsi di suatu negara,” tegasnya.

Di samping itu, bagi ICW, saat ini fokus perhatian alangkah baiknya diletakkan pada penanganan perkaranya saja. “Misalnya, untuk perkara yang menjerat Juliari, alih-alih mengenakan pasal terkait kerugian negara, sampai saat ini saja KPK seperti enggan atau takut untuk memproses atau memanggil beberapa orang yang sebenarnya berpotensi kuat menjadi saksi,” ujarnya.

“Maka dari itu, daripada berbicara mengenai tuntutan hukuman mati, lebih baik pemerintah mendorong agar KPK berani untuk membongkar tuntas dua perkara tersebut,” jelasnya.
Tanggapan Muhammadiyah

Muhammadiyah juga sependapat dengan ICW. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai, hukuman mati kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan mantan Mensos tidak akan menyelesaikan masalah.

“Langkah penegakan hukum kepada dua menteri itu sebaiknya adalah penjara seumur hidup sembari merunut akar masalah penyebab terjadinya korupsi di lingkaran kekuasaan yang terus berulang,” ujarnya dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Rabu (17/2/2021).

Menurut Busyro, tuntutan hukuman mati sifatnya elementer dan tidak memiliki akar filsafat. Selain itu, tidak memiliki konsep yang filosofis.

“Jadi, hanya reaksi dan tidak menimbulkan efek jera selain juga harus menunggu proses yang lama untuk sampai kepada presiden,” jelasnya. (AS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here