IMM Malang Raya: Kami Menolak Omnibus Law karena Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

0
373
Ode Rizki Prabtama (berpeci) dan jajaran pimpinan IMM Malang Raya. (Arif, kabid medkom/Klikmu.co)

KLIKMU.CO – Di tengah situasi dan kegentingan nasional seperti saat ini akibat pandemi Covid-19, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikeras untuk mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Padahal, pembahasan undang-undang masih bisa ditunda setelah keadaan kembali membaik.

Melihat kondisi demikian, PC IMM Malang Raya menganggap bahwa hari ini pemerintah tidak mengetahui yang perlu diprioritaskan. Pasalnya, pandemi Covid-19 hari ini bagaikan hantu yang menakut-nakuti seluruh masyarakat Indonesia sehingga pemerintah harus menerapkan kebijakan stay at home atau di rumah aaja.

“Ternyata dengan kondisi seperti ini menjadi peluang emas bagi pemerintah untuk membahas dan mengesahkan UU Omnibus Law yang sebelumnya ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena UU tersebut dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil. Justru menjadikan para investor menjadi raja di negeri ini,” ujar Ode Rizki Prabtama, ketua umum PC IMM Malang Raya, seperti rilis yang diterima KLIKMU.CO, Sabtu (11/4).

Omnibus law yang dicanangkan oleh pemerintah Jokowi-Ma’ruf, kata dia, merupakan model undang-undang kontaproduktif. Hal demikian dikarenakan omnibus law merupakan undang-undang yang tidak memihak terhadap rakyat. “Sesungguhnya dalam kajian politik hukum, setiap aturan yang akan diterapkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan landasan ideal (Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945),” tegas Ode.

Kritik atas UU Omnibus Law

Ode menambahkan, secara jelas bahwa walaupun dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah diubah dengan mengacu pada Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011, terdapat banyak kritik dalam pelaksanaannya.

Yakni, perlunya dilakukan harmonisasi terhadap undang-undang dengan cara melakukan inventarisasi undang-undang agar tidak ada pasal yang tumpang-tindih. Kemudian, tidak adanya jaminan bahwa tidak perlunya diatur peraturan pelaksana terhadap UU Omnibus Law serta akan terjadi kewenangan lintas komisi dalam internal DPR karena harus membahas UU yang berkaitan dengan kebutuhan investasi.

Kemudian, secara substansi omnibus law merupakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan upaya peningkatan investasi yang akan disusun menjadi 174 pasal yang disederhanakan melalui perubahan dan pembatalan atas 79 undang-undang. Dari sekian banyak materi undang-undang yang akan diubah dan dibatalkan, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan. Antara lain penyederhanaan izin usaha yang cukup hanya mengantongi izin usaha, persyaratan investasi yang sederhana, dan ketenagakerjaan baik upah maupun kontrak kerja.

Kesenjangan yang Ditimbulkan

Apabila UU Omnibus Law ini tetap dipaksa untuk disahkan dan diberlakukan, IMM memandang ada beberapa faktor akan menjadi kesenjangan. Pertama, sektor pertambangan melalui UU Omnibus Law. Izin, pengawasan, pembinaan, hingga pemberian sanksi tidak lagi pada pemerintah daeran, namun harus tersentral di pemerintahan pusat. Menurut Ode, soal pertambangan izin merupakan hal yang sangat sulit karena dalam UU tentang pertambangan dan minerba dalam hal izin setidaknya izin eksplorasi dan izin operasi produksi dan belum izin-izin lain seperti izin penggalian, izin pengambilan. Namun dengan adanya UU Omnibus law cukup mengantongi izin usaha.

Kedua, sektor perikanan. Yakni, memberikan izin bagi kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapam ikan di perairan Indonesia sehingga adanya penyamaan skala antara nelayan tradisional, nelayan kecil, dengan nelayan skala besar. “Dampaknya, kehidupan nelayan dan perikanan semakin sulit,” ujarnya.

Ketiga, sektor kehutanan. Dengan adanya izin usaha pemanfaatan kawasan hutan lindung tidak bisa lagi terbendung sehingga akan hilang norma tanggung jawab terhadap keberlangsungan habitat alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Keempat, sektor kedaulatan pangan. Di sektor pangan sendiri, dengan adanya omnibus law, akan terjadi liberalisasi sektor pangan yang sangat merugikan para petani serta pengalihan fungsi tanah melalui proyek strategis nasional yang tidak ada syarat ganti ruginya.

Kelima, sektor perburuhan. Persoalannya adalah dihapusnya upah minimum kota/kabupaten, tidak ada sanksi bagi pengusaha yang membayar buruh di bawah upah standar, struktur upah diatur oleh pemerintah dengan semangat investasi, buruh menerima gaji harian dan apabila buruh berhalangan kerja tidak akan dibayar, banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia, PHK tanpa pesangon, jamsos hilang, serta tidak ada lagi advokasi serikat buruh terhadap PHK besar-besaran terhadap buruh.

“Oleh karena demikian, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini sebetulnya bukan semangat cipta kerja, namun membabi buta terhadap pekerja dan segala kekayaan alam Indonesia demi investasi. Rakyat menderita. Para oligarki, para perusak lingkungan, dan para koruptor sumber daya alam yang diuntungkan. Maka dari itu, kami selaku Pimpinan Cabang IMM Malang Raya menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk dibahas, apalagi disahkan,” ungkapnya. (Achmad San)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here