IMM Minta Pemerintah Evaluasi PPKM Level 4

0
259
Ilustrasi saat demonstrasi IMM di Kota Bandung. (Yudi Yudiana/KLIKMU.CO)

KLIKMU.CO – Selepas masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berakhir 2 Agustus, pemerintah resmi memperpanjang lagi PPKM hingga 9 Agustus 2021. Tak ayal, keputusan ini menjadi perdebatan karena dinilai hanya akan menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  (PC IMM) Kota Bandung Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Politik, M. Fauzan Irsyad, menilai bahwa pemerintah plinplan dan sedang tidak baik-baik saja.

“Dalam pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait PPKM level 4, kami melihat bahwa pemerintah begitu plinplan dan tidak stabil dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, hanya nama yang diubah, sedangkan indikator kesuksesan dari kebijakan tersebut ketika ditetapkan tidak pernah disebutkan. Boleh jadi ini hanya sebuah monopoli data semata,” ujar Fauzan, Rabu (4/8/2021).

Fauzan menilai, kemungkinan kebijakan tersebut ditetapkan karena menimbang beberapa hal. Mulai ancaman keselamatan jiwa yang diakibatkan pandemi, ancaman ekonomi yang mulai merosot, dan sebagainya agar pandemi covid-19 ini cepat berakhir.

“Kalau iya PPKM ini ditetapkan dan bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BLT Desa, serta bantuan usaha kecil (mikro dan warung) dan bantuan subsidi upah adalah program ketika PPKM ini ditetapkan. Apakah pemerintah sampai hari ini punya data valid penerima bantuan tersebut? Apakah semua bantuan itu sampai kepada rakyat yang membutuhkan? Karena dari sudut pengawalan saja, itu tidak diperhatikan pemerintah,” tutur Fauzan.

Karena itu, menurut Fauzan, sah apabila di masayarakat akar rumput menganggap bahwa pemerintah hari ini hanya memonopoli data semata. Yakni, agar mampu melahirkan kebijakan baru yang impasnya menghamburkan keuangan negara.

”Sebab, kebijakan yang sekarang sebatas normatif tanpa adanya kejelasan. Tidak efektif sama sekali. Karena itu, benarlah bahwa pemerintah yang hari ini menjabat hanya the country of truth claim,” kritiknya. (Yudi Yudiana/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here