Indonesia (Masih) Terjebak Demokrasi Prosedural

0
105
Mukayat Al-Amin, M.Sosio Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur

Oleh: Mukayat Al-Amin, M.Sosio (Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur)

KLIKMU.CO – Dua puluh tahun sudah reformasi telah berjalan menghasilkan sistem demokrasi yang tumbuh subur bak jamur tumbuh dimusim hujan. Reformasi dengan sistem demokrasi terbuka diharapkan terbentuknya pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pun warga negara dapat berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Dengan demokrasi pula diharapkan memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas, setara, hak-haknya sebagai warga negara terpenuhi, ditegakkanya hukum dan keadilan, rakyat semakin sejahtera, rakyat mendapatkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, hingga di harapkan adanya kesetaraan, kebebasan, yang berujung pada sebuah bangsa yang “baldatun toyyibatun warobbun ghafur”.

Setelah dua puluh tahun berlalu demokrasi kita mengalami gejala berjalan ditempat atau bahkan menggalami kemunduran. Demokrasi kita hanya “seolah-olah”, seolah-olah demokrasi tetapi secara subtansial jauh dari demokrasi sesungguhnya.

Demokrasi kita hanya berhenti pada penciptakaan sistem pemeritahan, dengan kata lain hanya pada cara dan mekanisme pemilu dan pilkada yang Luber (langsung Umum Bebas Rahasia), atau prosedural hingga ukuran demokratis dan tidak nya bangsa ini hanya diukur dari cara pemilihan dan sistem pemerintahan saja. Tidak kemudian berbicara lebih jauh yakni subtansi demokrasi.

Keterjebakan demokrasi kita pada demokrasi prosedural bisa kita lihat pada, bagaimana ketika pemilihan dengan saura terbanya one man one vote, mengakibatkan semua orang mencari suara sebanyak-banyaknya, karena pertarungan sangat terbuka dan bebas, oelh karea itu untuk mereka menggunakan segala macam cara meskipun harus beli suara yang penting menang. Hingga munculah istilah NPWM (Nomor Piro Wani Piro/Nomor Berapa Berani Berapa) artinya setiap suara dihargai berapa?, belum lagi untuk biaya konsolidasi-konsolidasi, biaya pemenagan timsukses, biaya saksi, belanja alat peraga kampanye dan lain-lain.

Oleh karena itu, melihat realitas politik saat ini demokrasi kita sekarang sangat transaksional, hingga muncul istilah tidak ada yang geratis dalam politik. Tidak ada lagi budaya gotong royong dalam politik, tidak ada lagi idiologi dalam politik karena perilaku satu politisi dengan politisi lain dari berbagai macam latar belakang partai apapun sama.

Alih-alih hal ini menggakibatkan beban dan biaya politik yang sangat tinggi. Tingginya biaya politik politik ini mengakibatkan para politisi yang duduk di eksekutif maupun legislatif harus mencari cara untuk mengembalikan modal yang sudah dia kelaurkan untuk proses pemenangan setiap pemilihan, baik presiden, gubernur, bupati, walikota, DPR RI, DPRD 1, DPRD 2, DPD, semua proses politik ini menggunakan dana dan menghabiskan logistik yang sangat besar.

Untuk mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan dan untuk persiapan pencalonan di periode yang akan datang mereka melakukan Korupsi.
Parahnya mereka melakukan ini tidak sendirian akan tetapi berbodong-bondong dan berjamaah, tengoklah kasus korupsi di malang raya, bagaimana tidak Wali kota Batu di OTT KPK, Wali Kota Malang OTT KPK, Bupati Malang menjadi tersangka, bahkan 90 % Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang di tangkap KPK karena kasus suap pengesahan APBD.

Hal ini menjadi cerminan buruk dari sebuah perjalan sejarah demokrasi kita yang sudah sangat traksaksional. Dalam 5 lima tahun terakhir ini sudah Ratusan Anggota DPR yang terkena kasus korupsi, puluhan bupati dan gubernur, serta ratusan pejabat pemerintah dan pengusaha hitam yang bernasib sama masuk penjara karena korupsi, Parahnya lagi mereka tidak jera bahkan semakin merajalela.

Lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tiga tugas yang mulia berupa Pengawasan, penganggaran, dan legislasi, yang harusnya memihak pada kepentingan rakyat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat malah berselingkuh dengan kekuasaan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. DPR sebagai lembaga yang kata Jurgen Habermas mampu mengadirkan Ruang Publik atau Public Spare, atau yang dapat harapkan menjadi Ruang Publik bagi masyarakat unruk berdiskusi, berkeluh kesah untuk menyampaikan aspirasinya, ternyata gagal, bahkan seringkali berselingkuh dengan kekuasaan untuk berbagi kue APBD.

Manurut Jurgen Habermas agar tercipta demokrasi yang baik dan subtansial maka ruang-ruang publik untuk melakukan adu argumentasi dan gagasan harus di buka seluas-luasnya agar ada masukan, kritik dan saran terhadap kekuasaan. Oleh karena itu prasyarat agar demokrasi kita kembali pada jalur yang seharusnya yakni betul-betul menjadi demokrasi substansial maka ruang-ruang Publik itu harus dibuka dan kembali diramaikan dengan adu gagasan dan kemudian di sepakati dan jalankan. DPR sebagai representasi suara rakyat harusnya membuka ruang-ruang diskusi bersama rakyat untuk merumuskan hal-hal strategis untuk pembangunan bangsa dan negara.

Diskursus tetang perencanan pembangunan dan terkait proses pambangunan bangsa dan negara harus digalakkan dan menajdia perbincangan yang matang dan diketahuai bersama.

Mengembalikan demokrasi pada arah yang seharusnya adalah sebuah keharusan, karena dengan semakin transaksionalnya demokrasi kita dan kita membiarkanya begitu saja dari satu pemilu kepemilu selanjutnya adalah sebuah kebodohan yang nyata. Kenapa itu harus kita lakukan agar kita tidak jatuh di bibir jurang kehacuran. Wallahua’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here