Inilah 4 Pernyataan Sikap KPAI Terkait Mendagri Ijinkan Kampanye di Sekolah dan Pesantren

0
149

KLIKMU.CO – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Republik Indonesia menanggapi serius atas keterangan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam berita yang dimuat di laman portal online viva.co. mengizinkan kampanye di sekolah dan pesantren. Kata Mendagri tidak menjadi persoalan bila sekolah dan pesantren menjadi tempat kampanye. Asalkan kata Mendagri, tidak menggunakan anggaran daerah dan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jasra Putra Komisioner KPAI menyatakan empat sikap. Pertama, menyayangkan pernyataan Mendagri terkait mengizinkan calon kandidat Capres atau Cawapres melakukan kampanye di sekolah. Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 15 menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan politik.

“Lembaga pendidikan sejatinya harus steril dari tempat kampanye baik dilakukan oleh timses, kandidat dan panitia. Hal ini juga sejalan dengan UU pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 yang memiliki pesan yang sama untuk perlindungan anak dalam larangan lembaga pendidikan dipakai untuk kampanye,” papar Jasra kepada KLIKMU.CO Kamis (11/10).

Jasra menghimbau kepada penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) untuk bisa menjalankan regulasi tersebut secara tegas, sehingga lembaga pendidikan bisa berjalan sesuai tujuanya. Adalah menciptakan anak-anak Indonesia yang memiliki keunggulan intelektual, emosial dan spritual yang baik. Bukan tempat kampanye politik.

Kedua, lanjut Jasra terkait anak-anak yang memiliki hak pilih (17-18 tahun) agar mendapatkan informasi visi dan misi kandidat. Meski demikian, hendaknya ada formulasi lain untuk menyampaikan informasi kepada mereka, misal melalui pesan media sosial.

Mengingat, imbuh Jasra dari 87 juta anak Indonesia hampir 30% nya sudah berada di media sosial atau media informasi lainya yang mudah dipahami oleh anak.

“Jadi biarlah anak-anak kita melakukan kegiatan pendidikan sekolah dan mari kita lindungi mereka agar bisa tumbuh dan berkembang secara baik,” paparnya.

Jasra menilai, sekiranya ini dijadikan acuan kemudian dindahkan berkampanye di lingkungan pendidikan, maka tidak terbayang oleh calon legislatif (caleg) yang jumlahnya 300 ribu lebih, calon DPD dan 2 pasangan capres melakukan kampanye di sekolah. Pertanyaanya, apakah menjamin kondusifitas kegiatan belajar mengajar?

“Saya kira kegiatan tersebut pasti akan mengganggu proses KBM,” tandasnya.

Ketiga, dalam pengawasan KPAI pada pemilu 2014 data penyalahgunaan anak dalam politik dan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye cukup tinggi oleh Partai Politik. Jasra memaparkan hasil identifikasi dilapangan terdapat 15 bentuk penyalahgunaan anak dalam politik.

Data yang terhimpun, imbuh Jasra terdapat 285 pelanggaran hak anak oleh partai politik. Di pilkada 2017 pihaknya juga menemukan 36 bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah juga timses dari masing-masing pendukung.

“Potensi memakai fasilitas pendidikan menempatkan urutan kedua setelah membawa anak dalan kampanye terbuka dalam dua ajang demokrasi tersebut,” tandasnya.

Keempat, menolak kampanye di sekolah. Jangan sampai fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan akan terganggu dan bahkan lembaga pendidikan bisa dipolitisir oleh timses, kandidat atau pendukung lainnya. Sehingga membuat suasana sekolah kehilangan tujuan utamanya dan tidak kondusif dengan tarikan berbagai kepentingan yang datang setiap saat. (Abd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here