Jika Ada Tiga Lembaga Pemilu, Sampai Kapan pun Akan Ribut Terus

0
1108
Direktur PUSaKO FH Unand Feri Amsari. (Tangkapan layar AS/Klikmu.co)

KLIKMU.CO – Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman dari jabatan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik.  Menurut DKPP, pemberhentian tersebut disebabkan dua hal.

Pertama, Arief mengeluarkan surat pengantar keputusan presiden kepada Evi Novida Ginting, yang dianggap DKPP sebagai pengaktifan kembali Evi sebagai anggota KPU. Kedua, Arief mendampingi Evi saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang dianggap DKPP sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan DKPP.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah merasa kasus ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya pada desain penyelenggara pemilu, agar tidak menimbulkan rivalitas antarlembaga penyelenggara. Itulah yang dibahas dalam diskusi bertajuk “Memperkuat Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” Rabu kemarin (20/1/ 2021).

Aktivis hukum dan akademisi Indonesia Feri Amsari mengatakan, dalam kasus Evi Novida Ginting, KPU posisinya tengah menjalankan putusan MK, tapi dianggap melanggar etik oleh DKPP. “Mestinya, kalau ada penyelenggara pemilu punya kelalaian, kemudian membenahi kelalaiannya, dia tidak bisa diberi sanksi yang berat, malah sampai berujung pemberhentian,” kata Feri.

Inilah yang menurut Feri menjadi problematika penataan secara konstitusional lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam undang-undang hanya ada satu penyelenggara pemilu. “Yang terjadi, jika dulu seperti disampaikan bahwa antara KPU dan Bawaslu seperti Tom and Jerry. Sekarang ada DKPP menjadi Tom and Jerry and Spike. Spike adalah seekor anjing yang menambah kegaduhan,” ujar dosen Universitas Andalas tersebut.

Karena itu, PR kita sekarang adalah menata penyelenggara pemilu agar bekerja dengan baik. Menurut Feri, jika ada tiga lembaga, sampai kapan pun akan ribut terus. Sebab, bentuknya berbeda-beda. Berganti orang, berganti pula pola keributannya.

Bahkan, lanjut dia, keributan itu sudah berada di ruang yang tidak sehat. “Misalnya, dalam kasus Arief Budiman. Ada seorang pimpinan yang menemani koleganya di pengadilan, lalu diberi sanksi yang cukup berat.

“Bagi saya aneh saja. Orang yang menempuh jalur hukum dianggap melanggar etika,” kata direktur PUSaKO FH Unand itu.

Apalagi, ada relasi antara pimpinan dan bawahan di dalam perkara itu. Maka, bisa disebut sebagai kepedulian atasan kepada bawahan. “Menempuh jalur administrasi, bukan kasus pidana seperti pelecehan seksual, korupsi, atau penyimpangan jabatan, tetapi urusan tata usaha negara biasa. Bagaimana mungkin tindakan ke pengadilan dianggap melanggar etika?” ujarnya tidak habis pikir.

Karena itu, problematika ini semestinya tidak terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. DKPP dan Bawaslu dianggap berperan terlalu “berlebihan”.

Eri mencontohkan pilkada 2020 lalu. Berbagai perkara disidangkan melalui DKPP. Ada baiknya DKPP menunda sebulan atau dua bulan persidangan etik agar penyelenggara benar-benar berkonsentrasi mempersiapkan pilkada. Lalu, ada pula problem di Bawaslu.

“Bagaimana mungkin kepala daerah bisa dipilih oleh Bawaslu dengan pola diskualifikasi calon. Apalagi calon yang didiskualifikasi itu memperoleh suara terbanyak. Apa ruang dan kewengan Bawaslu untuk mengabaikan suara atau pilihan publik,” ungkapnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here