Kartu Identitas Anak (KIA) Jangan Sampai Memunculkan Kecemasan Pada Anak dan Orang Tua

0
2917

KLIKMU.CO – Tujuan program Kartu Identitas Anak (KAI) dalam permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak setidaknya ada tiga hal yakni; peningkatan akurasi data kependudukan, perlindungan dan memberikan pelayanan publik.

Jasra Putra, M.Pd (Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak) mengatakan pada prinsipnya program ini baik untuk perlindungan bagi anak dan memberikan fasilitas kepada anak agar identitas ini bisa dibawa oleh anak termasuk keberlangsungan data ketika anak di usia 17 tahun dalam memperoleh KTPel.

Dalam Whatshap yang beredar terkait program nasional ini, ada kecemasan anak dan keluarga disebabkan salah satu syarat mendaftar untuk anak-anak sekolah bulan Juli tahun 2019. Sehingga informasi viral tersebut di beberapa daerah seperti Tangerang Selatan, Kota Bekasi dan daerah lain pada akhirnya masyarakat melakukan antrian yang panjang di Dinas Catatan Sipil, termasuk membawa anak untuk mendapatkan kartu tersebut. Padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberika sejak lahir, pasal 2 identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta lahir. Pasal 28 ayat (1) pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang administrasi kependudukan, ayat (4) menyatakan bahwa pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

Artinya anak yang telah memperoleh akta lahir sesungguhnya dalam UU tersebut sudah diakui memiliki identitas kewarga negaraan dan memiliki hak dan tanggungjawab sebagai warga negara.

Oleh sebab itu, kata Jasra program KIA ini jangan sampai membebani masyarakat karena persoalan belum siapnya aparat birokrasi di daerah melayani secara maksimal. Belajar dari pengalaman pengawasan KPAI terkait pemenuhan akta anak misalnya masih ditemukan ketidaksiapan birokrasi di daerah untuk melakukan pelayanan akta tersebut, sehingga beberapa Kabupaten mengeluhkan keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, sosialisasi yang masih kurang, sampai persoalan input data dalam Sistem Administrasi Kependudukan versi 7.

Jasra menambahkan, persoalan lain adalah akses antara ibukota kabupaten dengan tempat keluarga anak yang menempuh perjalanan jauh dengan medan yang sangat berat, seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan geografis kepulaunya.

Untuk mengurus 1 dokumen akta saja membutuhkan biaya 200-250 ribu rupiah untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Selanjutnya kita juga menemukan persoalan kesadaran orang tua dan budaya masyarakat yang menyatakan bahwa akta lahir tersebut belum penting diurus. Persoalan ini harus dicari solusinya dan pemerintah harus melakukan terobosan sehingga capaian akta lahir anak bisa maksimal 100% dan tentu capaian tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan program Kartu Identitas Anak.

Untuk itu, menurutnya agar pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa berjalan secara baik maka beberapa usulan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk keluarga:

Pertama, perlu penguatan regulasi terhadap kebijakan KIA untuk jangka panjang sehingga secara normatif program ini bisa berjalan secara maksimal, sebab  regulasi KIA baru diatur dalam permendagri nomor 2 tahun 2016 dan Pemerdagri 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Apakah memungkinkan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah atau perlu dilakukan perubahan atau revisi UU 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan,

Kedua, program ini mesti dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan daerah dalam menjalankanya. Atau bisa saja prioritas penerapan KIA bagi anak usia 0-5 tahun yang bersamaan dengan satu dokumen dengan akta lahir. Artinya ketika anak lahir dia memperoleh 2 dokumen kependudukan yang teritegrasi yakni akta dan KIA. Termasuk mendorong  inovasi layanan teknologi termasuk jemput bola seperti pengurusan kolektif KIA yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, masjid, gereja, tempat-tempat ibadah lainya serta fasilitas publik dimana anak-anak ada disana. Kemudian pengembangan fungsi KIA  oleh daerah dengan menghubungkan kemudahan atau kartu diskon tempat bermain, belanja, dan fasilitas publik lainya agar keluarga dan termasuk anak tertarik dalam mengurus dokumen tersebut,

Ketiga, perlu dipikirkan ulang kebijakan daerah yang menyatakan KIA salah satu syarat masuk untuk sekolah. Jangan sampai kebijakan ini mempersulit dan melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan serta hak-hak pelayanan akses dasar lainya. Selanjutnya keamanan data anak-anak yang harus memiliki akurasi yang  cukup tinggi, sebab predator kejahatan anak akan mudah menemu kenali calon korbanya kalau penyimpanan datanya tidak dilakukan secara baik. Amerika misalnya Kartu Identitas anaknya terkoneksi dengan aplikasi yang disiapkan dan diunduh oleh orang tua, sehingga orang tua juga bisa mendeteksi secara dini kekerasan yang terjadi dengan anak,

Keempat, meminta kepada orang tua serta anak yang sudah berusia remaja untuk tetap berpartisipasi aktif. Kemudian orang tua yang membawa balita dalam pengurusan KIA tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama ketika membawa putra-putrinya untuk mendatangi dinas dukcapil yang ramai dengan pelayanan adimistrasi lainya. Anak tentu memiliki keterbatasan fisik dan psikis untuk menunggu waktu yang cukup lama dalam antrian tersebut.Maka orang tua dihimbau untuk mencari waktu yang tepat kalau sekiranya membawa anak dalam antrian tersebut tidak bisa dihindari. (Jas/Abd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here