Ketua Umum Mahasiswa Muhammadiyah: Tindakan Seolah Mendukung Pemberatasan Korupsi, Tapi Ditumpangi Kepentingan Politik Maka Menjadi Bahaya.

0
108
Nadjih Prasetyo Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM)

KLIKMU.CO – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyikapi isu yang terus memanas terkait hoax dibuat oleh Ratna Sarumpet (RS) dengan menyeret sejumlah tokoh bangsa maka mahasiswa Muhammadiyah mengambil sikap. Juga kegaduhan politik dengan upaya membenturkan KPK dan Polri mendapat perhatian serius dari DPP IMM.

Menurut Nadjih Prasetyo, S.HI Ketua Umum DPP IMM bahwa apa yang dilakukan oleh RS merupakan bentuk kejahatan. Dengan demikian bisa berakibat fatal bagi kerukunan dan stabilitas politik kebangsaan.

“Karena itukami menuntut kepada kapolri untuk menindak kasus ini sampai terungkap secara gamblang,” kata Nadjih melalui keterangan tertulis kepada KLIKMU.CO Rabu petang (10/10).

Hal tersebut, bagi Nadjih upaya untuk menganggap kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cukup permintaan maaf. Sebab, perbuatannya merupakan bentuk pelemahan terhadap pemberantasan penyebaran hoax itu sendiri. Yang mana,jelas di dalam undang-undang dapat terkena pidana 10 tahun.

Mantan Ketua DPD IMM Jawa Timur itu mendukung penuh segala upaya pihak Kepolisian untuk menegakkan hukum sesuai porsinya. Ia juga mengutuk segala tindakan dan upaya pelemahan terhadap polri.

Nadjih juga meminta Kepolisian untuk mendahulukan asas praduga tak bersalah terhadap pemanggilan beberapa saksi terkait kasus hoax RS tersebut.

“Saya menghimbau dsn menyeru kepada seluruh pihak terkait agar tidak kemudian mengarahkan isu hoax ini menjadi isu yg mengarah kepada sentimen keagamaan,” ujar Ketua Umum DPP IMM itu.

Lebih lanjut, dia menegaskan kepada aparat polisi untuk memuliakan tokoh bangsa dalam menghadapi kasus hoax RS.Dia juga menghimbau kepada seluruh elemen politik untuk tidak menunjukkan kembali akrobat-akrobat politik yang cenderung mengusik kerukunan ditahun politik.

“Sekali lagi stop upaya pelemahan KPK dan Polri dalam situasi tahun politik, upaya Bambang Wijoyanto dengan membenturkan KPK dan Polri dinilai kurang etis. Sebab BW berafiliasi dengan kubu Prabowo-Sandi,” jelas Nadjih.

Bagi Nadjih, menyeret masalah hukum ke ranah politik justru akan membahayakan sinergitas antar penegak hukum melawan para koruptor. Jika tindakannya yang seolah mendukung masalah penegakan hukum, tetapi ditumpangi kepentingan afiiasi politik maka bahaya. (abd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here