Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah: Tata Kelola Ekonomi, Pemerintah Jangan Rabun Jauh

0
1129
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

KLIKMU.CO – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, ME mendesak pemerintahan Joko Widodo serius mengatasi melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut Dahnil, guna memberi kenyamanan dan ketenangan akan kondisi ekonomi sekarang, sebaiknya tim ekonomi Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan secara detail dan lengkap.

Tentu, sambung Dahnil dengan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah. terkait dengan kondisi ekonomi terkini, khususnya terkait dengan melemahnya Rupiah.

“Ini penting, agar publik dan dunia usaha dalam dan luar negeri mendapat kepastian,” tukasnya.

Menurut Dahnil, apabila fundamental ekonomi bangsa Indonesia kuat, maka nilai rupiah tidak akan terlalu elastis terpengaruh
terhadap faktor eksternal. Akan tetapi, jika fundamental ekonomi lemah, maka konsekuensinya adalah rupiah sangat lentur mudah melemah. Selalu tertekan.

“Lihat saja nilai tukar sudah tembus ke angka Rp 15.029 per Dollar AS sejak Selasa (4/9) malam,” kata Dahnil ini kan sangat menghawatirkan kepada KLIKMU.CO Jum’at (7/9).

Pengajar Ekonomi Keuangan Publik FEB Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa itu menilai,bahwa dalam mengelolah ekonomi pemerintah sejak awal sudah terlihat tanda-tanda mengalami rabun jauh. Artinya, tidak bisa melihat kepentingan masa depan.

“Kesalahan pemerintah dalam tata kelola ekonomi adalah selalu rabun jauh,” kata Doktor lulusan Universitas Diponego Semarang ini bahkan selalu terjadi meski silih berganti presiden.

Bagi Dahnil, tidak benar jika presiden dan jajarannya mengatakan bahwa fundamental ekonomi negeri ini kuat.

Oleh sebab itu, Dahnil meminta kiranya penting menghentikan rezim ekonomi rabun jauh tersebut.

Kata Anin begitu sapaan akrab Dahnil Anzar Simanjuntak, sebaiknya Jokowi konsisten dengan janji politik ketika kampanye dengan kebijakan ekonominya.

“Dia dulu janji tidak akan impor dan stop impor, tapi faktanya dia tetap membangun rezim impor bahkan cenderung rente impor,” tukas Panglima Tinggi KOKAM ini.

Anin mengingatkan, bahwa teks kampanye tentang pengurangan impor pernah dibaca oleh Presiden saat tahun awal menjabat.

“Akan tetapi, faktanya seolah membiarkan rente impor ugal-ugalan dilakukan menteri yang tidak bertuan Pada Pak Presiden, tapi bertuan pada Ketua Umum Partai,” tukas pria penggemar motor vespa ini.

Tidak kalah penting, Anin menyarankan agar Presiden Jokowi saat di Door Stop oleh wartawan menjelaskan terkait kondisi rupiah, Presiden tampil meyakinkan dan mampu menjelaskan secara gamblang. (Abd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here