KKB Papua Resmi Dicap sebagai Organisasi Teroris

0
1025
Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom. (Foto istimewa)

KLIKMU.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD resmi menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

“Organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Menurut Mahfud, pemerintah sudah menyaring pernyataan-pernyataan dari MPR, BIN, Polri, dan TNI. Banyak tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke kantor Kemenko Polhukam serta pimpinan resmi Papua, baik pemerintah daerah maupun DPRD, yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak kekerasan di Papua.

“Dengan pernyataan mereka itu, pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masih dikategorikan sebagai teroris,” kata Mahfud MD.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, teroris disebut sebagai siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional, dengan ideologi politik dan keamanan.

Menko Polhukam Mahfud MD saat menetapkan KKB sebagai organiasi teroris. (Tangkapan layar Kompas TV)

“Berdasar definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, apa yang dilakukan oleh KKB dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” kata Menko Polhukam.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil.

Menurutnya, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, sudah tegas berpedoman pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2.504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua yang menyebut Papua termasuk Papua Barat adalah bagian sah dari NKRI.

“Resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu tidak ada satu pun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung dan setuju hasil pertemuan bahwa Papua sudah menjadi bagian sah dari Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, setiap kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror dan kami segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme.yang tercatat di dalam agenda kita,” tegas tokoh asal Madura itu.

Pemerintah juga sudah mengeluarkan Inpres 9 Tahun 2020 yang mengintruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Dia menyatakan tidak ada gerakan bersenjata terhadap rakyat Papua.

“Adapun pemberantasan terorisme bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasarkan hasil survei lebih dari 92 persen mereka pro-PBB dan hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi, sehingga muncul gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme,” tandas Mahfud. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here