Komunitas Padhang Makhsyar #166: Hizbut Tahrir Indonesia: Politik Taqqiyah dan Infiltrasi

0
94
Foto ilustrasi ideologi diambil dari Wido Q Supraha

KLIKMU.CO

Oleh: Kyai Nurbani Yusuf*

Keberhasilan HTI menginviltrasi PKS dan Gerindra patut di apresiasi, sebuah upaya cerdik ditengah buntu. Di saat ikhtiar membesarkan pergerakan mengalami macet. Gerakan 2019 ganti Presiden adalah momen yang tepat untuk menjaga ruh pergerakan tetap hidup. Dan lazimnya politik pasti ada resiko yang harus ditanggung. Tapi bukan HTI kalau tak bisa berkelit. Pengalaman panjang dan berat di berbagai negara telah membuat HTI tahan uji dan bisa bertahan berapapun berat di tekanan.

*^^*
HTI adalah partai politik tanpa bentuk. Mereka bisa hidup dimanapun tanpa merubah ideologi dan manhaj. Itu kata kuncinya. Jadi tak ada kaitannya dengan masuk surga atau neraka. Ini pyur ijtihad politik di wilayah praksis. Kembalikan kedaulatan rakyat kepada kedaulatan Allah saja. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua, demikian salah satu jargon yang diusung HTI dalam sebuah muktamar di Senayan beberapa waktu lalu. Dari gagasan itu jelas nampak bahwa teologi politik HTI adalah Theokrasi: kedaulatan di tangan Tuhan. Ini sebenarnya gagasan klasik yang lama di usung.

Bagaimanapun kita tahu bahwa Theokrasi telah kalah dan ditinggalkan. Artinya tak ada yang baru dalam teologi politik HTI. Konsepnya tentang kedaulatan Tuhan juga hal biasa. Bahkan Kresten Eropa sudah lama praktik dan meninggalkannya tanpa sisa. Theokrasi banyak menyimpang mengatas namakan Tuhan untuk sebuah kekuasaan atau kedaulatan, hanya akan menambah soal di tataran praksis.

Jangan lupa bahwa demokrasi lahir dan besar adalah jawaban kegagalan negara Theokrasi. Agamawan menjadi korup dan banyak melakukan praktik buruk atas nama kedaulatan Tuhan. Inilah yang kemudian di lawan banyak orang. Theokrasi pun rubuh dan tak bisa berlangsung lama.

*^^*
Lepas dari soal teologis apakah khilafah itu kewajiban atau semacam ijtihad dalam ikhtiar menegakkan syariat Islam. Khilaf pendapat ulama tentang khilafah terus mengemuka. Apakah tidak sebaiknya membahas khilafah dalam lingkup yang lebih spesifik sebagai sistem negara atau bentuk negara yang setara dengan sistem lainnya termasuk demokrasi, aristokrasi dan sebagainya yang sejenis. Sehingga tidak ada lagi sakralisasi sistem politik.

Kita sering rancu dalam berpikir. Memposisikan khilafah apakah hanya sebagai kajian teologis, fiqh, atau usaha politik praktis yang hendak diusung untuk mengganti sebuah sistem yang sah. Kasus HTI di Indonesia adalah pyur soal sebuah ikhtiar merubah sistem negara menuju Theo-krasi sebagai anti-tesis Demo-krasi. (Kedaulatan Tuhan vs Kedaulatan Rakyat).

Menjadi ambigu ketika HTI juga mengakui adanya Pancasila dan UUD 45. Usaha sembunyi (Taqqiyah) di siang bolong. Bagaimana mungkin konsep teologis dan ideologis HTI setuju dengan Pancasila dan UUD 45 ? itu pasti dusta sebab sejatinya HTI berlawanan dengan ideologi yang mereka yakini sebab itu mereka akan menggantinya dengan Sistim-Khilafah.

*^^*
Tak ada yang salah dengan konsep Khilafah atau Theokrasi tapi juga tak salah jika Pemerintah yang sah membubarkan siapapun yang hendak mengganti negara Pancasila dengan bentuk apapun. Dan bukan hanya HTI siapapun ormas atau partai politik yang hendak mengubah sistem dan bentuk negara adalah makar dan subversif.

Selesaikah ? Belum .. sebab yang dibubarkan adalah organisasi nya. Lalu bagaimana dengan ideologi yang hidup dipikiran. Sama halnya dengan kasus komunis. PKI memang telah bubar tapi siapa bisa bubarkan ideologi komunis sebagai pandangan hidup, state of mind atau ideologi politik dan weltstanchaung.

Itulah uniknya idelogi. Tak ada penjara untuk membungkam ideologi di pikiran. Dan itulah politik kekuasaan. Tak perlu banyak pertimbangan. Di bubarkan karena melawan. Itu lebih gampang dan praktis ketimbang di pikir berbelit.

*^^*
Lalu kemana ribuan anggota HTI berlabuh. Ini juga soal lain di tahun politik. Ini soal biting suara yang di upayakan tidak dibuang sia-sia. Lalu siapa cerdas memanfaatkan situasi. Berbeda dengan FPI, massa HTI adalah orang-orang terdidik dan terpelajar mereka betah berjam-jam berdiskusi soal khilafah dan negara ideal yang di cita citakan, Jadi tidak semudah yang dibayangkan HTI yang militan memberikan gratis suaranya kepada partai-partai yang tidak sehaluan.

Sayangnya saya tak mudah lekas percaya. PKS misalnya, meski sama-sama berbasis massa Islam tapi keduanya punya pertentangan ideologi yang sangat keras, jadi tak mungkin HTI memberi gratis suaranya pada PKS. Itu bunuh diri. Apalagi kepada partai semisal PBB atau PAN meski lagu rayuan pulau kelapa dan berbagai sanjung puji telah diberikan, tapi tak bakal teman HTI tergoda.

Dan jangan lupa, HTI suka dengan cara ilviltrasi untuk memenangi pertarungan. Sebab pemilu terlalu lama dan ber-ongkos terlalu mahal, katanya.
Wallahu a’lam

*Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batu dan pegiat Komunitas Padhang Makhsyar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here