Komunitas Padhang Makhsyar #315: Jihad Politik Muhammadiyah ” Merawat Demokrasi-MPR Riwayatmu-Kini “

0
67
Foto gedung diambil dari wisata sekolah

KLIKMU.CO

Oleh: Kyai Nurbani Yusuf*

Kemana Majleis Syura (MPR) saat carut marut Pilpres–saat politisi kehilangan pegangan–saat negara kehilangan haluan–saat ratusan petugas KPU berguguran–saat krisis kepercayaan terhadap lembaga Pilpres meruak–saat politik identitas terus menguat–saat aspirasi rakyat dibenam oleh ancaman dan ketakutan–tak ada lagi lembaga musyawarah–habis sudah.

^^
Disebutkan dalam UUD 45 bahwa: Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Syura (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Alangkah bijaknya para ulama kita terdahulu mengemas kata. Sehingga bisa diterima oleh semua dan menjadi salah satu pasal paling penting dalam UUD 45.

Anggota Majelis Syura terdiri dari semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Terdiri dari para cendekiawan, teknokrat, sosiolog, politisi, saudagar para alim dan ulama juga para bijak bestari para pemangku adat di negeri ini.

Pada Majelis Syura inilah–seorang bakal calon Presiden di seleksi–di uji kemampuan dasarnya, nasionalisme nya, patriotismenya–apakah bisa membaca urut Pancasila, apakah bisa membaca Fatihah, syukur hapalan surat-surat pendek, kemampuan fisiknya termasuk test kejiwaannya.

^^
Pendek kata–pada Majelis Syura (MPR) semua soal bersangkut calon Presiden dibahas tuntas. Baru kemudian layak dicalonkan atau tidak, yang kemudian dipilih dan di tetapkan berdasar Musyawarah Akbar (Sidang Umum) Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai majelis tertinggi.

Presiden adalah mandataris Majelis Syura. Presiden bertanggungjawab jawab kepada Majelis Syura–sekurang-kurangnya setahun sekali Presiden menyampaikan hasil kinerjanya atau lima tahun pada akhir masa jabatan. Masya Allah … apa ada yang lebih elok, apa ada yang lebih Islami dari “fatsal-fatsal’ diatas. Yang disusun para ulama foundhing father di awal kemerdekaan.

Piagam Jakarta boleh dibenam. Toedoeh Kata dalam sila pertama Ketuhanan boleh dihapus. Tapi substansi nilai-nilai Islam yang ditanam pada preambule pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 45 tidak ikut dihapus artinya Islam masih kokoh tegak secara substantif dan legitimate berdasar legalitas.

^^
Alangkah bijaknya Ki Bagoes Hadikoesomo (PP MUHAMADIYAH saat itu) dan para ulama lainnya tetap santun dan bijak berkata. Tidak membuat gaduh dan mencela pemimpin di pinggir-pinggir jalan. Ki Bagoes langsung menusuk di jantung pertahanan lawan berdebat dengan kaum nasionalis sekuler dan abangan.

Bersilat kata-beradu hujjah. Agar syariat Islam tetap tegak berdiri di Majelis Syura yang dikemas dengan kata Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan Ki Bagoes Hadikoesomo memberi teladan bagaimana berpolitik tanpa gaduh dengan hasil nyata.

Sampai kemudian ada penyimpangan pada masing-masing rezim. Baik orde lama maupun orde baru. Soekarno menahbiskan dirinya sebagai penafsir tunggal Pancasila. Hingga Dekrit Presiden kembali kepada Pancasila dan UUD 45. Setelah sebelumnya UUD s 50 dijadikan dasar negara.

Demokrasi Terpimpin seakan menggenapi kecelakaan sejarah demokrasi di Indoenesia.. Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Dan tokoh komunis, Dja’far Natsir (Nusantara) Aidit menyebut Pancasila hanya alat, seperti sapu lidi setelah bersih boleh ditinggalkan.

^^
Pada rezim orde baru kurang lebih juga sama. Salah satu kelemahan mendasar adalah tidak adanya batasan periode. Sehingga seorang Presiden bisa menjabat lebih dari tiga hingga lima kali. Kekuasaan militer-sentralistik menjadi sebab berbagai soal. Indoktrinasi, monoloyalitas dan lembaga Presiden menjadi sangat dominan bahkan mengalahkan lembaga sekelas Majelis Syura.

Bahkan ada kesan Majelis Syura harus datang meminta kesediaan yang mulia pak Harto untuk berkenan diangkat kembali. Semacam dagelan demokrasi lima tahunan yang terus berulang.

^^
Masa reformasi. Inilah orde paling bebas, paling liberal. Sebuah orde tanpa weltstanchaung. Tak punya lagi philosophische groundslach. Bangsa ner-kepribadian. Hilang budi, hilang nalar. Saking bebasnya, kita bisa menelanjangi Presiden hingga bentuk hidungnya yang pesek atau warna cd-nya yang transparan kelihatan.

Demokrasi voting telah jauh menyimpang dari demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah. Ongkos demokrasi begitu mahal. Praktik Politik Transaksional tidak terkendali. Kecurangan dan manipulatif fulgar terlihat. Korupsi makin menggila seakan berebut cerdas antara koruptor dengan lembaga anti korupsi.

Tidak ada lagi mekanisme pertanggungjawaban yang mengatur kinerja Presiden. Musyawarah Akbar atau Sidang Umum MPR sudah tiada. Semua berlangsung bebas atas nama rakyat. Inilah hasil reformasi yang dibanggakan itu .. ini dosa besar. Siapapun pelakunya bakal menerima royalty dari setiap keburukan yang dialami bangsa ini.

Reformasi mengambil keburukan sistem sosialis ekstrim dimana suara rakyat dianggap suara Tuhan. Dan mengambil kebebasan liberal dimana kebebasan tanpa batas menjadi taghuts atas nama demokrasi. Dan semua catut marut ini bermula ketika MPR mengamandemen UUD 45.

^^^
Amandemen UUD 45 itulah sumber petaka–sumber segala kisruh. Merusak sistem kenegaraan dan pemerintahan. Siapapun Presiden nya tak bakal mampu mengembalikan kondisi membaik–kecuali melakukan dekrit kembali ke UUD 45–karena secara de jure: Negeri Kesatuan Republik Indoenesia sudah bubar atau punah semenjak UUD 45 di amandemen ..
dan kita tahu siapa arsiteknya tanpa sebut nama …

*Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batu dan Pegiat Komunitas Padhang Makhsyar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here