Komunitas Padhang Makhsyar #323: Ada Upaya Sibukkan Muhammadiyah dengan Politik

0
415
Foto K.H.Nurbani Yusuf ( peci hitam) diambil oleh habibie

KLIKMU.CO

Oleh: Kyai Nurbani Yusuf*

Jangan ber-eksperimen. 109 tahun bukan waktu yang pendek untuk membuktikan, bahwa tidak berpolitik adalah pilihan paling tepat–NU telah merasakan getirnya berpolitik praktis–kembali ke Khittah itu jawabnya.

^^
Politik adalah cara mudah memecah konsentrasi aktifis Persyarikatan, seperti peribahasa: sambil menyelam minum air–sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Apapun telah dicoba untuk memecah tapi tak bisa–kecuali politik. Politik bisa memecah belah dan memecah konsentrasi sekaligus.

Sudahlah lazim–bahwa Muhammadiyah sangatlah solid–berbagai upaya untuk membelah tak pernah berhasil. Sejak jaman kompeni–orla–orba –dan reformasi–Muhammadiyah telah teruji. Bahkan Muhammadiyah satu -satunya yang tetap komit dan konsisten dengan garis Khittah, ketika ormas yang lain tergoda bermain politik praktis.

Amr-Ma’ruf dan Nahy-Munkar terhadap situasi politik bukan diletakkan dalam koridor politik partisan–tapi tetap dalam konteks dan sandaran moral dan etik. Artinya–kepolitikan Muhammadiyah adalah niscaya–netral bukan berarti tidak berpihak. Keberpihakan Muhammadiyah bukan kepada kepentingan politik kelompok–high politik Muhammadiyah berpihak pada keadilan untuk maslahat ke-umatan dan kebangsaan secara holistik.

^^
Kita ambil komparasi sepadan : NU. Kenapa ormas semacam NU, rentan konflik–karena banyak aktifis nya bermain politik praktis. Imbas konflik di dunia politik kerap dibawa masuk di rumah NU. Akibatnya jelas: NU kerap harus sibuk jibaku dengan konflik kepentingan di tingkat elitenya. Meski besar–NU sering gagal mengakomodasi aspirasi jam’iyah-nya. Elite NU sering terlihat taat pada kyai-nya dan tidak taat pada komando organisasi–karena interest politik berbeda antara pengurus jam’iyah dan elite kyai pesantren.

Beberapa aktifis NU terpental karena kalah bersaing–lantas membangun rumah sendiri. Banyak pesantren dibangun sebagai akibat tak kebagian tempat di rumah besar NU. Meski kemudian berubah menjadi katub pengaman–semacam ‘sudhetan’ karena aspirasi yang dibendung.

Beruntung NU punya banyak para kyai yang berperan menetralisir konflik. Disamping tradisi taat–kalau tidak boleh dibilang taqlid. Dengan begitu para kyai dan tradisi pesantren berperan menjadi penyeimbang menjaga stabilitas kultural. NU bisa merubah konflik interest menjadi sebuah kekuatan–karena faktor kyai dan tradisi pesantren yang kokoh. NU adalah model organisasi yang menggunakan sistem jam’iyah dengan sempurna.

^^
Lantas bagaimana dengan Muhammadiyah ?
Muhammadiyah adalah gerakan tajdid–Ke Islam an–Kemodernan dan ke Indonesia an dalam satu bingkai. Sempurna tanpa cela. Tradisi Muhammadiyah adalah: egaliter–tidak ada kelas ulama dan umat–dengan model kepemimpinan kolektif-kolegial. Model ini hanya aman untuk menjaga stabilitas kultural organisasi–tapi tidak cocok untuk mengambil peran-peran politik siginifikan. Sebab para elite Muhammadiyah tidak mengambil semua peran dan kekuasaan–tapi berbagi–sebagai manifestasi model kolegial.

Kenapa model ini diambil oleh para founding father Muhammadiyah ? Jawabnya jelas: sebab kebanyakan anggota Persyarikatan adalah orang terdidik–orang orang terpelajar–para priyayi dan saudagar dengan status sosial menengah atas. Jadi dibutuhkan modeil kepemimpinan yang tidak sentralistik kharismatik. Tidak memusat pada satu orang yang kuat dan ditaati–tapi berbagi.

Bahkan keputusan-keputusan agama yang berupa fatwa sekalipun harus di musyawarahkan kemudian dilembagakan untuk meminimalisir konflik yang kemudian disebut Majiis Tarjih. Inipun juga membuktikan bahwa tradisi egaliter di Muhammadiyah begitu kuat. Artinya sejak awal didirikan–Persyarikatan memang tidak di-disain menjadi organisasi politik dan sembari menafikkan kebijakan-kebijakan personal yang berlandaskan kekuatan kharismatik.

^^
Di Muhammadiyah–keputusan-keputusan yang diambil personal dan kasuistik tidak akan pernah efektif. Kerap diabaikan. Dan tidak bisa dilembagakan, sebut Prof Nakamura. Ijtihad politik hanya menambah beban pikir bukan beban amal. Orang terpelajar dan terdidik di Persyarikatan tidak serta merta taat dan mengikuti–sebab itu berlawanan dengan tradisi pelajar dan keilmuan yang disandang. Disinilah rumitnya. Jika sampai terjadi konflik–maka susah sekali dicari solusinya–sebab semua berkedudukan sama–konflik sering berlalu tanpa solusi–beda dengan NU yang menyandarkan kharisma pada kyai.

Pernyataan Kyai Haji Saad Ibrahim Ketua PWM Jatim bahwa: Memimpin Muhammadiyah lebih berat dibanding memimpin lembaga atau birokrasi pemerintahan– lebih karena sebab tradisi kolektif-kolegial dan budaya egaliter yang kokoh ..

Muhammadiyah tidak menghalang kadernya berpolitik praktis–kader yang ingin berpolitik hendaknya masuk di parpol–tidak membawa gerbong Persyarikatan–maka bermain-main politik di Muhammadiyah hanya akan melelahkan, tidak produktif dan mengundang konflik internal … sebab berpolitik praktis melawan tradisi tajdid–sebagai organisasi dakwah amr ma’ruf-nahy munkar … 🙏🙏🙏 🌹🌹🌹
Wallahu taala a’lam

*Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batu dan pegiat Komunitas Padhang Makhsyar serta Pecinta MUHAMMADIYAH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here