Komunitas Padhang Makhsyar #524: Muktamar Ditunda, Semoga Tak Ada Covid Jilid II

0
111

KLIKMU.CO

Oleh: Kiai Nurbani Yusuf

Seorang teman bertanya: Apa bedanya putusan tarjih, fatwa tarjih, maklumat, edaran PP, atau wacana? Bagaimana kedudukan hierarkinya dalam tata hukum di Persyarikatan yang berdampak terhadap warga dan jamaah?

Saya tak paham hukum sebab itu saya tak bisa menjawab dengan lugas pertanyaan sahabat saya itu. Sebelum kemudian saya bertanya kepada yang lebih ahli. Meski jawaban beliau bersifat personal, sudahlah mencukupi untuk mengisi kekosongan.

Saya khawatir, di antara kita hanya bisa bikin tanpa disertai kesadaran implikasi konseptualnya. Apalagi aktivis kampung macam saya, sudah pasti tak bisa membedakan apa itu fatwa, putusan, edaran, maklumat, imbauan, tausiah, atau produk hukum lainnya.

Pertanyaan dasarnya adalah sejauh mana semua produk hukum Persyarikatan punya overmacht kepada organisasi secara menyeluruh. Apakah ada klasifikasi mana yang lebih tinggi dan mana yang rendah. Apakah harus wajib ditaati atau sukarela.

****

Berorganisasi itu bersepakat dan bermusyawarah dan melaksanakan bersama-sama pada tujuan yang ditetapkan bersama. Pak AR berfatwa dalam sebuah pidato menarik tentang periodisasi kepemimpinan meski melawan logika demokrasi. Fatwa beliau: “Pemimpin yang baik dipertahankan.”

Tidak bergantung harus dua periode. Wacana ini sebaiknya mendapat perhatian serius. Kenapa harus hanya dua periode jika pikiran dan tenaganya masih sangat dibutuhkan. Model ini tak selamanya baik karena mengganggu kaderisasi. Dengan kelakar Sekum PP Mas Mukti berfatwa tentang banyak “ulama” di Muhammadiyah, yaitu: usia lanjut masih aktif.

Meski terkesan guyon, tapi cukup telak mengena. Di beberapa AUM malah menjadi tempat berkumpul para pensiunan. Ini memang dilematis. Anak anak muda gagal bersaing dengan kaum tua yang enggan beranjak dengan dalih kurang kader, sementara kader muda gelisah menunggu kesempatan.

****

Teringat maklumat Kiai Bedjo Dermoleksono penggagas dan pendiri Universitas Muhammadiyah Malang, bahwa memimpin dan mengurus Muhammadiyah harus memiliki empat syarat: pinter, seger, bener, kober.

Kenapa tak ditetapkan saja sekalian perpanjangan satu periode. Bukankah mundur dua tahun itu ekuivalen dengan setengah periode berjalan, sementara tahun 2022 tak ada penjaminan Covid-19 bakal hilang dari muka bumi.

@nubaniyusuf
Komunitas Padhang Makhsyar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here