Komunitas Padhang Makhsyar #59: Amnesty Pajak dan Masa Paceklik Partai Politik

0
91
Foto paceklik air diambil dari Economy.okezone.com

KLIKMU.CO Amnesty pajak adalah cara ‘plonga-plongo’ bunuh lawan politik. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Negara untung, lawan politik buntung. Ini adu strategi. Adu cerdik dan adu nyali. Politik tingkat dewa.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa amnesti pajak telah membuat partai politik mengalami paceklik yang sangat. Amnesti pajak telah membuat musim kemarau yang sangat panjang sebab itu menimbulkan kemarahan kolektif partai politik yang terimbas.

Partai politik kehilangan banyak sumber pendapatan. Bahkan sebagian tak mampu menghidupi sekadar bayar uang listrik.

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan.

Ada banyak tinjauan kenapa amnesti pajak diberikan. Saya bukan ekonom dan tak perlu detail menjelaskan apa untung ruginya bagi pengusaha sebagai wajib pajak dan bagi Pemerintah sebagai terutang.

Saya hanya melihat bahwa Amnesti pajak adalah cara cerdas Jokowi membunuh lawan politik, kecerdikan orang yang kerap kita sebut plonga-plongo.

Bagi Jokowi pajak bukan hanya soal berapa rupiah harus dibayar kepada Pemerintah, itu terlalu lugu.

Jokowi gunakan ammesty pajak sebagai alat politik yang ampuh dan efisien untuk membunuh partai politik. Amnesti pajak bukan hanya menaikkan pendapatan negara tapi juga membuat partai politik kehilangan banyak sumber pendapatan.

Ampunan pajak bagi wajib pajak adalah bargaining antara pengusaha sebagai wajib pajak dan Pemerintah head to head. Wajib pajak mendapat ampunan berupa penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sedang bagi Pemerintah berhak mendapat informasi aliran dana keluar dan masuk dan audit. Inilah masalahnya. Para pengusaha tak lagi bisa bebas bantu partai politik se-enaknya seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab pengusaha yang dianggap partisan akan mendapatkan audit ketat. Dan jangan harap ada aliran dana bisa leluasa masuk partai politik.

Beberapa partai politik kolaps bahkan tak mampu beli mesin tinta, alat tulis dan bayar sewa kantor cabang.

Inilah suasana paling mencekam bagi partai politik menjejlang tahun 2019, bahkan Prabowo pun harus berpikir dua kali dan sempat menunda pencalonaannya karena kekhawatiran tak ada kecukupan logistik. Dan kita tak bakal melihat lagi bagaimana partai politik bagi-bagi uang atau sembako dan kaos. Sebab tak ada lagi uang beredar dari sponsor.

Para pengusaha yang diharap sebagai donatur tidak lagi leluasa dan harus mencari celah baru, memutar kembali uang agar bantuan bisa sampai di kas partai politik tapi itu sulit dan kecil.

Jokowi menyadari bahwa setiap calon Fir’aun pasti butuh Qarun sebagai penyokong dan bandar.

Amnesty pajak memutus mata rantai calon Firaun dengan Qarun. Jokowi hanya senyum tipis dikulum ketika melihat para petinggi partai politik terlihat sewot, dan uring-uringan karena kasnya kian menipis, sambil bagi-bagi sepeda ontel dengan plonga-plongo,  dasar hizbus syaithan.

Kyai Nurbani Yusuf Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dan pegiat
Komunitas Padhang Makhsyar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here