KPU vs Bawaslu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur: Hendaknya Muaranya Menuju Indonesia Bebas Korupsi

1
616
Mukayat Al-Amin, M.Sosio Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur

KLIKMU.CO – Perbedaan pandangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan diperbolehkan serta dilarangnya calon anggota legislatif mantan narpidana korupsi memantik Ketua Pimpinan Pemuda Wilayah Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur, Mukayat Al-Amin, M.Sosio angkat bicara.

Mukayat menilai, langkah KPU yang mengatur larangan bagi mantan koruptor untuk maju di pemilu 2019 sudah tepat.

“Mereka (para koruptor) kan sudah mencederai amanat rakyat. Sudah mengemplang uang rakyat. Jika ingin negeri ini bebas dari korupsi saya nilai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan mantan napi itu tepat,” kata pria yang juga sebagai tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.

Bagi Mukayat, perbedaan pandangan dan dasar pemikiran antara KPU dan Bawaslu mestinya harus disatukan dalam titik temu yang lebih besar, yakni untuk kemaslahatan umum agar bangsa bebas dari korupsi. Bukan soal ego sektoral antar lembaga.

“Jadi ini kan kesannya malah seolah KPU vs Bawaslu. Siapa yang jadi ‘juru selamat’ atau penyenyelamat bagi siapa?” katanya tentu publik yang akan menilai.

Mahasiswa Doktoral Unair ini menandaskan dalam politik itu semestinya ada etika politik. Sikap malu, tatkala mencederai amanat rakyat, pernah berbuat salah harusnya dimiliki para politisi.

“Berbicara HAM, memang dia memiliki hak untuk dipilih, tapi jangan lupa berapa banyak para Koruptor itu sudah merampas hak orang lain,” paparnya Kepada KLIKMU.CO, Kamis (6/9).

Pemuda Muhammadiyah Jatim, imbuh Mukayat sangat mendukung PKPU yang melarang caleg mantan narapidana.

“Masih banyak orang baik dan orang bersih lain yang lebih layak untuk memimpin bangsa ini,” katanya, jika tidak dilarang melalui PKPU khawatirnya yang punya modal banyak para mantan napi. Jika jadi, siapa yang menggaransi ia bersih?

Mukayat menuturkan, bahwa sistem politik Indonesia sekarang ini ada yang salah dan mestinya harus diperbaiki. Sebab suara mudah didapatkan bagi siapa yang banyak memiliki modal.

Mukayat menyarankan bagi mantan napi bahwa untuk berbakti pada negeri tidak harus menjadi legislator.Masih banyak ruang lain untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Tidak harus jadi dewan.

“Kiranya perlu ada peningkatan pakta integritas yang ditandatangani sebelum masa pencalonan oleh parpol,” pungkasnya. (Kholiq)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here