Kran ‘Impor’ TKA Bocor, Salah Siapa?

0
295

KLIKMU.CO

Oleh Ayunin Maslacha*) 

“Saya minta ini (Perpres) untuk ditinjau ulang karena merugikan masyarakat serta tidak pro buruh dan tenaga kerja kita,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Begitulah fenomena seusai Presiden Jokowi menandatangani Perpres No. 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang menggantikan UU No. 72 tahun 2014 di era presiden SBY. Tujuan pengesahan Perpres ini untuk peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Namun hal ini direspon dengan kritikan keras dari berbagai pihak. Tak hanya dari wakil ketua DPR RI saja, namun dari pihak lainpun turut mempertanyakan keputusan Jokowi ini.

Beberapa pihak menilai, masih banyak hal yang diabaikan pemerintah terkait Perpres ini. Seperti ungkap Rofi’ Munawar, wakil ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) bahwa data dari Kemenakertrans menunjukkan jumlah pengawas TKA hanya 1.200 orang tak sebanding dengan jumlah TKA yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. (Rmol.co, 7/4/2018).

Ketidak seimbangan jumlah itu, mengakibatkan tidak optimalnya pengawasan pada penggunaan TKA dibidang-bidang kerja yang seharusnya ditempati oleh pekerja domestik. Terbukti pada pasal 22 dalam Perpres tersebut yang menyebut TKA bisa menggunakan jenis visa tinggal sementara (vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak. Namun tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas karakteristik mendadak yang dimaksud. Ini memberikan cela untuk dipermaikan sejumlah oknum TKA. Itu berarti menambah berat persaingan bagi pekerja lokal.

Akibat Utang dari China Berkedok Investasi

Bermula pada permintaan Presiden Jokowi lewat pidatonya di KTT APEC di Beijing, 8-12 November 2014 agar negara-negara Asia Pasifik datang dan menanamkan modalnya di Indonesia. China, sebagai negara raksasa Asia menanggapi itu dengan antusias. Wacana investasi itu dikonkritkan oleh Jokowi lewat kunjungannya ke Beijing pada 25-27 Maret 2015 untuk menandatangai delapan nota kesepahaman Indonesia-China. Sebab negri itu tengah menjalankan program Belt and Road Initiative melalui pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan mulai beroperasi pada Januari 2016.

Tujuan dibentuknya AIIB adalah menyediakan pembiayaan bagi perbaikan infrastruktur di Asia. Keberadaan AIIB ini tentu sejalan dengan program kerja Jokowi yang ingin memfokuskan pembangunan negara di bidang infrastruktur. Sehingga tak heran bila jumlah utang Indonesia sebagian besar adalah pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.

Mempekerjakan TKA asal China termasuk syarat atas investasi China di negri ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam pertemuan tingkat tinggi The 2nd Meeting of High Level Economic Dialogue RI-China mengakui, perusahaan China telah mencatatkan kenaikan signifikan komitmen investasi di Indonesia. Faktanya, realisasi investasi tersebut masih rendah. Akibat dari proses pengurusan TKA yang lama. (liputan6.com, 9/5/2016).

Upaya untuk mempermudah masuknya TKA telah digencarkan sejak beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah RI. Terlebih seusai penandatanganan nota kesepahaman China-RI. Tidak menutup kemungkinan, disahkannya Perpres No.20 tahun 2018 sebagai payung hukum untuk memudahkan masuknya TKA China tersebut dalam kedok ‘investasi’ sebagai konsekuensi berhutang.

Pemerintah patut mengambil pelajaran dari Zimbabwe yang telah mengganti mata uangnya menjadi Yuan akibat hutang pada China yang tak bisa dibayar. Apalagi Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30 persen per 2017. Inilah penjajahan model baru (neo-imperialisme) dalam wujud penjajahan ekonomi dan politik yang telah menjerat negri ini.

Bukan hanya dilakukan oleh China. Neo-imperialisme juga dilakukan oleh AS sebelumnya di negri-negri berkembang. Hanya saja akhir-akhir ini, pertumbuhan ekonomi AS lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi China berdasarkan survey Pew Research Center pada 2008. Itu berarti, AS tak lagi dianggap dunia sebagai kiblat perekonomian.

Dilakukan oleh siapapun, inti dari neo-imperialisme adalah penguasaan ekonomi. Dimana negera yang terjajah memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada negara penjajah. Metodenya tidak lagi dengan membayar upeti/pajak seperti masa lalu. Tetapi memakai instrument lain seperti hutang (bunga hutang yang harus dibayar) atau liberalisasi perdagangan. Di mana negara miskin dan berkembang sudah pasti akan kalah dalam persaingan, sehingga hanya menjadi negara konsumen.

Kejahatan neo-imperialisme bagi Kapitalis Barat (AS) secara formatif tersusun dalam Washington Consensus sejak 1989. Dimana Washington Consensus ini dibawahi oleh IMF dan World Bank. Bagi Kapitalis Timur (China), neo-imperialisme tersusun dalam program Belt and Road Initiative sejak 2015 yang pelaksanaannya melalui AIIB. Dalam menjajah, ciri keduanya sama yakni meminjamkan modal kepada negara berkembang untuk mengeksploitasi segala sumber daya yang dimiliki negara itu. Perbedaan keduanya hanya terletak pada caranya saja.

Jadi, neo-imperialisme akan terus ada selama negri-negri didunia ini mengadopsi prinsip liberal atas perekonomian dan perpolitikannya. Sebab neo-imperialisme tersistematis dan terstruktur (dilakukan dan diterapkan oleh negara melalui perserikatan internasional). Contohnya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Perpres No. 20 tahun 2018 adalah hasil dari neo-imperialisme yang nyata.

Menjadi perlu diketahui anak-cucu bangsa ini, bahwa memperbaiki sistem ini hanyalah perbuatan sia-sia. Sebab sistem politik dan ekonomi Indonesia berdiri diatas prinsip liberal. Karenanya, kerusakan yang ada bukan sekedar human error tapi system error. Bergonta-ganti pemimpinpun tak akan mampu mengetaskan kesengsaraan hidup rakyat. Maka membuang paham sekulerisme, kapitalisme, liberalism pada tempatnya (sampah) adalah keharusan.[*]

*) Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Ayunin Maslacha Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here