“Kudeta” Demokrat: Oligarki dan Gurita Kekuasaan

0
143
Detiknews

Oleh: Kardono Setyorakhmadi *)

KLIKMU.CO

“KUDETA” politik di Partai Demokrat yang sempat dilontarkan oleh AHY benar-benar terjadi. Kongres Luar Biasa (KLB) sudah digelar di Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sejumlah pentolan lama Demokrat Marzuki Alie, Nazarudin, dan Max Sopacua terlihat hadir. Spanduk sudah terang-terangan menyebut nama yang dituding AHY sebagai dalang: Moeldoko. Sejumlah spanduk di arena KLB pun berbunyi: “Bersama Moeldoko menyambut masa depan yang gemilang”.

Master strategi seperti SBY pun tampaknya bakal terpojok. Dengan posisi seperti ini, Moeldoko pun usai terpilih sebagai ketua umum versi KLB dengan mudah bisa menjadi bos baru Demokrat secara legal.

AHY memang bisa memerkarakannya. Tapi ingat, legalitas sebuah parpol yang menentukan adalah Kemenkum HAM jika ada dualisme. Tentu tak akan sulit menebak, ke manakah legalitas diberikan jika terjadi dualisme Demokrat antara Moeldoko dan AHY. SBY dan anaknya, AHY, benar-benar di ujung tanduk. Partai yang dibidani dan diperlakukan seperti partai keluarga itu bisa terkena hostile takeover.

Sejumlah haters SBY dan fans berat Jokowi dan tak lupa para buzzer binaan kakak pembina Moeldoko tentu saja mengisi narasi dengan kebodohan SBY, ketidakcakapan AHY menjaga partainya. “Sudah berlatar belakang banyak kasus korupsi yang tak tersentuh, baperan, dan sekarang kapok, partai lu diambil orang gara-gara lu sendiri” begitu kira-kira narasinya.

Bagi saya, dan banyak masyarakat lainnya, tak penting benar siapa yang nanti secara legal menguasai Demokrat. SBY punya banyak catatan buruk semasa menjabat presiden selama sepuluh tahun. Namun, Moeldoko sendiri juga tak lebih baik ketimbang dirinya.

Namun, yang harus dicermati adalah bagaimana pemerintahan sekarang ini mempunyai kecenderungan meluaskan oligarkinya. Jika memang terjadi hostile takeover, ini mengingatkan cara Orba yang mengambil alih PDI dari Megawati dengan KLB di Medan (tempatnya kebetulan sama-sama di Sumut) pada 1996 dulu.

Dengan menguasai demokrat, panggung utama politik praktis dikuasai koalisi besar pemerintahan Jokowi. Lihat saja soal rencana revisi UU Pilkada. Partai-partai yang semula menggebu membahasnya langsung diam dan balik kanan begitu Jokowi menyatakan sebaiknya tak usah direvisi dan pilkada sekalian dibarengkan dengan pileg dan pilpres pada 2024 mendatang (suatu keputusan yang jelas bukan berdasar pertimbangan kemanusiaan. Lihat saja saat pileg dan pilpres lalu sudah lebih dari 500 KPPS yang meninggal gara-gara overwork, kini malah akan ditambahi dengan pilkada).

Bahkan, dengan nama SBY yang masih mengundang kontroversi, hostile takeover ini tak begitu banyak yang membahas. Kecuali untuk membully AHY dan SBY malah.

Penguasaan arena politik yang jadi sasaran oligarki rezim ini nyaris unchallenged. Padahal, politik adalah wilayah yang strategis. Semua kebijakan publik, semua diputuskan di ranah politik. Apa saja. Mulai dari pengelolaan lingkungan hidup, keberpihakan kepada rakyat kecil, mitigasi pandemi, regulasi, UU Cipta kerja, semua diputuskan dalam wilayah politik. Yang kini sepenuhnya dikuasai oleh itu-itu saja.

Lho, bukankah kekuasaan tertinggi ada di rakyat? Dan jika rakyat tak suka dengan kebijakan tertentu, bisa protes, bisa demo?

Betul, secara teoretis. Tapi pada praktiknya susah. Coba simak mengenai protes UU Cipta Kerja yang secara luas ditolak oleh masyarakat. Berhasilkah rakyat menolaknya? Tetap gagal.

Dengan segala aparatusnya, negara sudah terlalu kuat. TNI, Polri, adalah aparatus yang sangat bisa diandalkan oleh penguasa untuk “menegakkan ketertiban”. Organ sipil? Masifnya penggunaan buzzer patut diakui cukup efektif memecah narasi. Atau paling minim, setidaknya bisa mencegah suara perlawanan menjadi satu dan solid.

Praktis, oligarki yang tengah berkuasa sekarang ini tinggal memperkuat penguasaan di ranah yang menjadi dasar semua pembuatan kebijakan: politik. Dan semakin ke sini, pengaruh yang berkuasa ini makin kuat dan nyaris unchallenged. Tanpa banyak yang menyadari, pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan yang terkuat sejak Orba tumbang. Bahkan, mungkin sudah hampir setara dengannya, dengan metode-metode penguasaan yang jauh lebih kreatif ketimbang Orba (yang hanya dengan senjata).

SBY dan AHY tampaknya harus bersiap-siap mendirikan PDP (Partai Demokrat Perjuangan)… (*)

*) Wartawan senior

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here