LBH dan IMM Malang Sayangkan Aparat yang Lakukan Penangkapan dengan Kekerasan

0
161
Para pengunjuk rasa di Polres Malang saat aksi demo tolak omnibus law. (Roni/KLIKMU.CO)

KLIKMU.CO – Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Kota Malang pada 8 Oktober 2020 berakhir chaos. Massa menuntut Presiden Jokowi untuk membuat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) tentang pembatalan UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020. Awalnya massa aksi long march dan orasi politik yang terdiri atas elemen mahasiswa, buruh, pelajar, dan masyarakat berangkat dari depan Stadion Gajayana menuju Gedung DPRD Kota Malang dengan damai dan tertib.

Beberapa saat kemudian, terjadi chaos dengan aparat keamanan yang mengakibatkan massa aksi dihujani water cannon, gas air mata, dan tindakan represif aparat lainnya. Karena itu, beberapa massa aksi mengalami luka-luka dan sebagian perlu perawatan medis secara khusus.

Dari data yang dihimpun Tim Bantuan Hukum Malang Bersatu (LBH Surabaya Pos Malang, LBH Neratja Justitia, dan LBH 19 Malang), terdapat 129 orang yang diamankan di Polres Malang kota selama 1 x 24 jam.

Saat dikonfirmasi KLIKMU.CO, salah satu tim bantuan hukum Ahmad Agus Muin yang juga Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang Raya dan Divisi Advokasi LBH Neratja Justitia menjelaskan, pengunjuk rasa yang diamankan pada 8 Oktober 2020  sebagian besar adalah mahasiswa, pelajar, dan beberapa warga setempat.

”Tim bantuan hukum sempat dipersulit untuk melakukan pendampingan dan terjadi adu mulut dengan beberapa petugas kepolisian saat akan melakukan pendampingan. Namun, akhirnya kami bisa masuk mendampingi proses pemeriksaan sekitar pukul 22.00,” paparnya.

Meski begitu, dia menyayangkan proses penangkapan dan pendampingan pemeriksaan di Polres Malang Kota. Pertama, penangkapan dengan kekerasan yang menyebabkan luka-luka. Kedua, proses pemeriksaan terhadap 17 anak dan 5 perempuan yang tidak mendapatkan pendampingan bantuan hukum. ”Ketiga, kesulitan akses data dan informasi,” ujarnya.

Beberapa poin yang disebutkan tadi, lanjut Agus Muin, telah melanggar beberapa undang-undang dan perkap. Di antaranya UU 9/1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum, pasal 9 Perkap No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta pasal 64 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 3, 23, dan pasal 58 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

”Sehingga, jaminan atas hak asasi manusia dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi masih jauh dari harapan dan konstitiusi. Padahal, negara ini telah menjamin setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat di muka umum dan kepolisian memiliki kewajiban untuk mengamankan jalannya unjuk rasa dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” tandasnya,.

Laporan terakhir, dari jumlah pengunjuk rasa yang diamankan setelah melalui pemeriksaan dan pendampingan bantuan hukum, 128 orang dipulangkan dan 1 orang masih diamankan dan akan diperiksa lebih lanjut. (Roni/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here