Mampukah Muhammadiyah Keluar dari Jebakan Politik?

0
367

Oleh: M. Khoirul Abduh, M.Si

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur Periode 2010-2014

KLIKMU.CO

Muhammadiyah sejak awal berdiri memiliki komitmen luar biasa dalam membangun kehidupan bangsa dan negara.

Gerakan sosial dan keagamaan yang diprakarsai Muhammadiyah berorentasi untuk kemajuan adalah wujud komitmen membangun kebangsaan yang konkrit. Dampaknya, dapat dirasakan umat islam khususnya dan masyarakat non muslim pada umumnya.

Garapan persyarikatan dalam bidang dakwah,pendidikan, kesehatan,ekonomi dan sosial tercatat ratusan hingga ribuan.

Bahkan, Muhammadiyah mendirikan lembaga bantuan bencana untuk berpartisipasi membantu masyarakat tanpa sekat apapun latar belakang suku, ras dan agama. Persyarikatan selalu hadir untuk kemanusiaan baik kebencanaan skala nasional maupun internasional.

Tidak berlebihan, dunia dibuat terbelalak pasalnya satu-satunya organisasi kemasyarakan di dunia yang mempunyai klinik apung dan beberapa armada kapal laut beserta peralatan medis lengkap. Padahal, pemerintahan Indonesia sendiri belum terfikir sejauh itu.

Semua yang dipelopori Muhammadiyah telah menjadi kenyataan sosiologis yang meluas dikalangan umat islam dan masyarakat indonesia bahkan dunia.

Pemikiran islam yang bercorak pembaharuan telah menjadi alam pikiran umum yang dimiliki masyarakat secara luas, tidak terkooptasi milik pribadi persyarikatan. Misalnya, arah kiblat yang dahulu Muhammadiyah prakarsai dan meluruskan pemahaman ditentang sebagian masyarakat, kini menjadi milik umum dan ketentuan umat muslim Indonesia.

Kendati begitu, dalam batas tertentu dalam konteks politik diakui atau tidak organisasi modern ini masih tertinggal dan harus mengejar ketertinggalan tersebut.

Lebih-lebih dalam menghadapi dinamika politik nasional. Mampukah Muhammadiyah keluar dari jebakan-jebakan struktural dan kultural politik?

Dr. Haidar Nashir, M.Si Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menuturkan setidaknya ada tiga persoalan yang muncul dinamika politik ditubuh persyarikatan.

Pertama, apakah Muhammadiyah secara kelembagaan dapat menghindarkan pengaruh dari orang-orang yang aktif dipolitik maupun birokrasi pemerintahan, yang akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan organisasi?

Kedua, bagaimana Muhammadiyah harus mengambil langkah-langkah politik, yang pada akhirnya harus bersentuhan secara langsung politik praktis? Ketika suasana kehidupan bangsa menuntut campur tangan Muhammadiyah.

Ketiga, bagaimana Muhammadiyah menerjemahkan teologi ajaran islam yang diyakini dan dipahami, bahwa islam multi dimensi dalam mengatur kehidupan masyarakat termasuk menyangkut politik.

Ketika memasuki agenda politik, Muhammadiyah tidak jarang menghadapi dilema,baik teologis, intelektual sampai pada tataran praktis.

Sejak era Kyai Dahlan pernah terjadi perdebatan dengan Agus Salim tentang kemungkinan muhammadiyah menjadi partai politik. Tetapi perdebatan tersebut tidak pernah tuntas pada suatu subtansi, tetapi lebih pada pilihan strategis. Dan Muhammadiyah tetap istiqomah sebagai gerakan sosial keagamaan.

Pada masa kepimpinan Kyai Mas Mansur (1945-1959) banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah bersinggungan dengan poitik, lebih-lebih tidak sedikit yang bergabung Masyumi.

Maka, kebijakan organisasi banyak dipengaruhi warga Muhammadiyah yang aktif di parpol dan birokrat. Namun, semua ini berakhir ketika tanwir di Ujungpandang (1971) secara kelembagaan benar-benar berakhir dengan kembali ke gerakan sosial keagamaan dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik.

Khittah ini cukup manjur dan efektif menjaga Muhammadiyah. Tetapi masih menyisakan agenda dan permasalahannya.

Yang menarik ketika kita bicara tentang teologi politik Muhammadiyah bisa dilihat dan dibaca pikiran Ki Bagus Hadikusumo yang merumuskankan konsep “mengembangkan negara diatas ajaran islam” yang ada dalam Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang menjadi pemikiran fundamental persyarikatan.

Kendati tidak secara spesifik terungkap banyak hal tentang politik Muhamamadiyah atau politik islam. Yang lebih menarik “Muhammadiyah memandang kehidupan politik sebagai bagian tak terpisah dari ajaran islam. Hal ini bisa dibaca pada rumusan pokok-pokok persoalan tentang khittah perjuangan muhammadiyah yang diajukan dalam muktamar 37 tahun 1968.

Pertanyaan yang muncul etiskah Muhammadiyah mengambil jarak secara naif tanpa memainkan peran politik, ketika kekuatan diluar Muhammadiyah? Demikian juga proaktif bahkan agresif dan tuntutan agar ikut berperan didalamnya?

Cukupkah dengan model high politics atau low politics sebagai mana yg diperankan partai-partai politik (maarif,UQ/1995). Atau, mengunakan Allocative politics untuk membedakan dengan constitutional politics model Dien Samsudin (Syamsudin, 1990). Juga dengan model rekomendasi kepada seseorang untuk ikut pertarungan politik?

Lebih jauh, menggunakan kekuatan warga Muhammadiyah baik secara material dan non meterial.Semua bisa didiskusikan agar persyarikatan ini selalu menjadi rumah besar bagi semua kader, tanpa membedakan apalagi mengarah like and dislike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here