Mantan Suami atau Istri Memang Ada, tapi Mantan Anak dan Orang Tua Tidak

0
118
Suasana diskusi yang diselenggarakan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyiyah. (tangkapan layar MCCC pusat/KLIKMU.CO)

KLIKMU.CO – Hak perempuan dan anak sering kali terabaikan ketika ikatan keluarga harus berakhir. Seharusnya hak-hak perempuan dan anak tetap harus dipenuhi. Memulai perkawinan dengan cara yang baik, kalaupun terpaksa memilih perceraian sebagai jalan keluar terakhir juga harus dilakukan dengan cara yang baik.

Nah, dalam rangka memahami situasi perkawinan dan konflik perkawinan yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak perempuan dan anak, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyiyah menyelenggarakan diskusi bertajuk “Hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan” bekerja sama dengan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) UHAMKA.

Acara yang diselenggarakan pada Senin (24/8) melalui Zoom meeting ini dibuka oleh Prof Dr Hj Masyitoh Chusnan MAg selaku ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah. Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah menyampaikan bahwa Posbakum Aisyiyah memiliki tugas untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan agar perempuan dan anak terlindungi hak-haknya.

Dekan FKIP UHAMKA Dr Desvian Bandarsyah MPd menyampaikan pidato kuncinya bahwa keluarga merupakan pilar pembangunan bangsa. Harapan besar kepada keluarga agar menjadi penopang kehidupan bangsa. Menurut dia, keluarga merupakan situasi ketika individu ada dan mengada.

“Keluarga diharapkan menjadi keluarga sakinah, saling menjaga, saling mendukung, saling mengedepankan keterbukaan untuk menjadi keluarga sakinah. Sering kali keluarga lebih dilihat sebagai sebuah entitas target grup dalam kebijakan negara. Padahal, seharusnya pendekatan pembangunan keluarga harus melihat inner dan perkembangan keluarga, bukan hanya fisik target grup keluarga. Keluarga menjadi ketahanan suatu masyarakat dan bangsa,” paparnya.

Data Bappenas menunjukkan bahwa perceraian meningkat 3 persen setiap tahun. Peningkatan tersebut bermakna bahwa kesadaran hukum perempuan meningkat untuk memastikan hak-haknya dalam perkawinan. Pada sisi yang lain, adanya kebutuhan bimbingan perkawinan bagi pasangan muda agar menjadi bekal menjalani kehidupan keluarga. Dengan bekal tersebut, diharapkan perceraian dapat diminimalkan.

Dr Fal. Arovah WIndiani SH MH, dosen Fakultas Hukum UMJ, menyatakan bahwa perkawinan itu saling meminta. Seharusnya perkawinan adalah sah sesuai agamanya dan resmi dicatatkan kepada negara sesuai agamanya.

“Perkawinan yang sah bermakna melindungi hak perempuan dan anak. Cerai gugat berdampak pada hak nafkah, yaitu nafkah muth’ah, nafkah iddah, dan nafkah hadhonah. Hal ini sering kali membuat laki-laki menggantungkan perkawinan terhadap perempuan. Laki-laki menunggu istri yang mengajukan agar bebas dari hak-hak itu,” jelasnya.

Arovah menambahkan, situasi tersebut banyak dialami perempuan, padahal seharusnya laki-laki menyadari hak-hak perempuan yang harus dipenuhi ketika mereka memutuskan untuk mengakhiri relasinya sebagai sebuah tanggung jawab. Bukan justru mereka meninggalkan tanggung jawabnya.

“Perlindungan anak seharusnya tidak terpengaruh dengan situasi perkawinan orang tuanya,” sahut penjelasan Rita Pranawati, wakil ketua KPAI. Menurut dia, anak sampai kapan pun memiliki ikatan dengan orang tuanya walaupun perkawinan orang tuanya berakhir. Mantan suami atau istri memang ada, tetapi mantan anak dan orang tua tidak ada. Semua orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak akses, hak pengasuhan, sekaligus hak nafkah kepada anak walaupun ikatan perkawinan dengan pasangan telah berakhir.

Rita menegaskan bahwa jika orang rebutan hak asuh, sesungguhnya semua pihak memiliki kewajiban asuh. “Kedua orang tua harus sama-sama bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak walaupun mereka sudah mengakhir hubungan,” tandasnya.

Sementara itu, Khusniyati Masykuroh MPd, dosen Program Studi PAUD UHAMKA, menyebutkan bahwa banyak sekali dampak perceraian pada kondisi anak. Mulai dari tumbuh kembang anak yang terhambat, ekspresi remaja yang agresif, hingga sulit beradaptasi diri. “Sehingga seharusnya orang tua memikirkan soal bagaimana nasib anak dalam relasi perkawinan. Karena sesungguhnya, anak adalah investasi akhirat orang tua,” tegasnya. (MCCC Pusat/Achmad San)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here