Masyarakat Saling Lapor, Presiden Minta UU ITE Direvisi

0
85
Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo turut tiba-tiba memberikan komentar soal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Selasa pagi ini (16/2/2021). Presiden menilai bahwa belakangan ini sejumlah masyarakat saling membuat laporan kepada aparat dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu rujukan hukumnya.

“Saya memerintah Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu,” ujarnya.

Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, kata Jokowi, harus diterjemahkan secara hati-hati. Dia lantas meminta dibuat pedoman interpretasi yang resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” kata tokoh asal Solo tersebut.

Menurut Jokowi, UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, lanjut dia, implementasi undang-undang tersebut tidak boleh sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

“Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan,”  ucapnya.

Jurnalis lepas Kardono Setyorakhmadi turut setuju UU ITE ditelaah lagi, bahkan kalau bisa dicabut sekalian dengan menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Sama sekalian omnibus law dicabut,” katanya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here