Menyimpang dari Tanfidz, Pra-Musycab IMM Kota Surabaya Panen Kritik

0
435
Situasi Pra-Musycab XXXII IMM Kota Surabaya. (Fadhlur Rohman/Klikmu.co)

KLIKMU.CO – Pada 24 Maret 2021 lalu, Pimpinan Cabang IMM Kota Surabaya baru saja mengadakan Pra-Musycab XXXII di Aula Pusat Dakwah Muhammadiyah (Pusdam) Kota Surabaya. Pra-Musycab XXXII sendiri adalah salah satu rangkaian dari agenda Musycab XXXII PC IMM Kota Surabaya yang bakal diadakan pada 1, 3 dan 4 April 2021. Pada 1 April diadakan stadium general, sedangkan sidang Musycab XXXII dilanjutkan pada 3 dan 4 April.

Namun, agenda Pra-Musycab XXXII itu diwarnai protes oleh sejumlah peserta dan peninjau sidang. Mereka menganggap banyak pasal “siluman” yang ditambahkan dalam draf rantatib musycab maupun rantatib pemilihan ketua umum dan formatur.

“Pasal-pasal ‘siluman’ tersebut dinilai tidak sesuai dengan Tanfidz Muktamar XVIII Malang sehingga dianggap inkonstitusional,” kata Artha, salah satu paninjau dalam Pra-Musycab XXXII, kepada Klikmu.co, Jumat (26/3/2021).

Selain itu, pelaksanaan persidangan dirasa janggal karena panlih ditunjuk secara sepihak oleh pimpinan cabang menjadi presidium sidang. Padahal, menurut Artha, panlih seharusnya hanya boleh memimpin sidang pemilihan ketua umum dan formatur, bukan memimpin sidang Rantatib Musycab.

“Presidium sidang harusnya berasal dan dipilih oleh peserta musycab,” tegasnya.

Protes juga dilayangkan peninjau Pra-Musycab XXXII yang lainnya, Abadi Marzuki dari IMM UIN Surabaya. “Pra-Musycab PC IMM Kota Surabaya sudah inkonstitusional, tidak sah, karena tidak sesuai aturan, penuh dengan kezaliman, dengan banyaknya pasal ‘siluman’ yang dimasukkan dan banyak aturan yang bertentangan dengan Tanfidz Muktamar Malang,” kata Marzuki.

Hal serupa juga diafirmasi Kenneth Sulthon Alafi Al-Hallaj, salah satu peserta Pra-Musycab XXXII. “Pra-Musycab PC IMM Kota Surabaya kemarin sudah dapat dikatakan mengkhianati hasil muktamar yang berupa tanfidz. Pasalnya,  tanfidz itu ada untuk dijadikan pedoman bagi bawahan DPP,” paparnya.

Menurut dia, jika ingin mengubah isi tanfidz, maka harus diubah di muktamar, bukan di musycab. “Karena jika dipaksakan, ada semacam bidah dalam pra-musycab tersebut,” kata lelaki yang kerap dipanggil dengan Afi tersebut.

Poin-Poin yang Dipersoalkan

Poin-poin yang dipermasalahkan dalam draf Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Musyawarah Cabang XXXII Pasal 9 terkait Syarat Khusus Ketua Umum dan Formatur, antara lain:

  1. Poin “b”, isinya: Calon Ketua Umum telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya satu periode.
  2. Poin “e”, isinya: Calon Ketua Umum tidak sedang menjadi ketua pada organisasi otonom Muhammadiyah.

Sedangkan dalam Tanfidz Muktamar XVIII Malang, kata dia, syarat khusus bagi Pimpinan Cabang hanya ada empat, antara lain dalam Bab IV Pimpinan, Pasal 11 ayat 4 (Syarat Khusus bagi Pimpinan Cabang) yang berisi:

  1. Telah menjadi pimpinan komisariat sekurang-kurangnya 1 periode
  2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya
  3. Batas usia maksimal 26 tahun
  4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan pasal 3 ayat 1b

Menurut ketiganya, poin-poin dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Musyawarah Cabang XXXII di atas tidak ditemukan dalam Tanfidz Muktamar XVIII Malang. Karena itu dinilai oleh sebagian peserta Pra-Musycab XXXII bertendensi membatasi regenerasi kepemimpinan di cabang dan melanggengkan kepentingan sebagian pihak yang berambisi menguasai IMM Cabang Kota Surabaya.

Masalah ini pun mendapat perhatian serius dari Fajrul Islam Atsauri, salah satu Instruktur Nasional IMM sekaligus tokoh yang turut menyusun Sistem Perkaderan IMM (SPI). Menurut Fajrul, logika pengalaman satu tahun di pimpinan cabang ini tidak masuk akal. Sebab, jika logika tersebuat masuk akal, harusnya gagasan syarat ketua umum pernah satu periode juga perlu diperjuangkan di DPD dan DPP. “Namun, kenyataannya tidak,” katanya.

Menurut Fajrul, adanya poin harus satu periode di pimpinan cabang menandakan ketidakpercayaan panlih pada perkaderan di pimpinan komisariat. Dengan persyaratan tersebut, panlih seolah meragukan kapasitas komisariat dalam membangun kader-kader yang mampu menjadi figur pemimpin.

“Persyaratan sudah satu periode di pimpinan cabang malah akan menghambat regenerasi kepemimpinan di cabang itu sendiri,” tegasnya.

Karena kecurangan dan kejanggalan pelaksanaan Pra-Musycab XXXII itu, sebagian peninjau dan peserta sidang yang mengikuti pra-musycab memutuskan untuk meninggalkan sidang Pra-Musycab XXXII yang masih berjalan. (Fadhlur Rohman/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here